'Pak Agus itu pakai datanya BPBD, saya menggunakan datanya Dinas Kesehatan,' kata Achmad Yurianto, menjawab soal tidak sinkronnya data terkait Corona.
Yuri mengatakan tidak sinkronnya data itu lantaran BPBD menghitung semua kasus positif berdasarkan rapid test. Sementara, data kasus positif yang digunakan pemerintah berpatokan pada pemeriksaan PCR.
"Karena BPBD itu menghitung semua kasus meskipun pemeriksaannya dengan rapid dianggap positif. Kalau saya nggak, yang positif itu hanya yang PCR. Kemudian semua orang yang meninggal dengan confirm positif, maka meninggal karena COVID. Kalau belum ada confirm positif, saya tidak mengatakan meninggal karena COVID," jelas Yuri.
"Iya, itu protap kita , karena itu yang dilaporkan ke WHO. WHO kan tidak melaporkan rapid. Data Kemenkes cuma satu, kita menganut sistem satu data," ujar Yuri. "Ya, karena data yang dibuat ini bukan mau kita, ini maunya dunia begitu . Ya kalau mau BNPB yang menyesuaikan data kita, silakan saja disebut bahwa positif PCR berapa, positif rapid berapa, nggak ada masalah. Tapi jangan kemudian disebut dua-duanya positif, karena persepsi masyarakat akan beda pasti," lanjut dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
LP3ES: Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Terkait Penanganan CoronaLP3ES mencatat ada sejumlah pernyataan blunder yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi Corona. Pernyataan blunder itu dikeluarkan Jokowi dan menterinya. VirusCorona Pemerintah
Baca lebih lajut »
Pemerintah Segera Bagikan 200 Ribu Paket Sembako ke Warga Terdampak CoronaDoni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk menyalurkan paket sembako ke warga.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Cek 11.242 Spesimen, 80 Persen Negatif CoronaHingga Senin (6/4), pemerintah sudah memeriksa 11.242 spesimen diduga terkait Covid-19, dengan hasil 80 persen-nya negatif Corona.
Baca lebih lajut »
Pesan Pasien Sembuh Corona: Ikuti Imbauan Pemerintah |Republika OnlineIB yang dirawat di RSUD Zainoel Abidin dibolehkan pulang setelah negatif corona.
Baca lebih lajut »
Awasi Anggaran Corona, Pemerintah Libatkan KPK Hingga KejaksaanDoni menjelaskan di tahap pertama sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke BNPB senilai Rp 356 miliar.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Pelajari Keberhasilan Korsel Tekan CoronaMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Korsel berhasil menekan penyebaran virus corona dengan rapid test.
Baca lebih lajut »