Usulan penerbitan Perppu KPK ditolak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Sebab, bisa jadi Perppu itu bisa berujung impeachment atau pemakzulan jadi risikonya.
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
"Sedikit peluang yang memberi jalan mudah bagi pemakzulan Presiden Indonesia adalah adanya perbuatan tercela yang dapat dimaknai secara multitafsir dan sangat tergantung pada pemahaman dan penafsiran para politisi di DPR dan MPR," kata Ketua Mahkamah Konstitusi , Hamdan Zoelva dalam buku karyanya yang berjudul Impeachment Presiden yang dikutip detikcom, Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejar-kejaran MK Vs Presiden Soal UU KPK: Judicial Review Vs PerppuUU KPK telah disahkan DPR. Mahasiswa menolak dan meminta Jokowi mengeluarkan Perppu. Di sisi lain, MK juga sedang menguji UU KPK itu. Hmm, siapa ya yang paling cepat? UUKPK PerppuKPK
Baca lebih lajut »
HMI Gelar Aksi Desak Presiden Segera Terbitkan Perppu KPKPolisi diminta usut tuntas pelaku tindakan represif kepada mahasiswa.
Baca lebih lajut »
Sekjen Gerindra Persilakan Presiden Terbitkan Perppu KPK'Gerindra memandang sepenuhnya terserah Presiden. Meskipun pengesahan undang-undang ini dalam revisi melibatkan DPR dan pemerintah,'
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, ICW: Jangan Sampai Presiden di Bawah Ketiak PartaiAktivis ICW Donal Fariz menduga selama ini Jokowi mendapatkan informasi yang salah dari lingkaran terdekatnya terkait revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-salah Presiden Bisa Diimpeach'Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa diimpeach (dimakzulkan) karena itu,' ujarnya.
Baca lebih lajut »
Seskab soal Perppu KPK: Presiden yang TahuPresiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK yang sudah disahkan DPR. Mengenai progres Perppu, Seskab Pramono Anung menyebut hanya Jokowi yang tahu: PerppuKPK Jokowi
Baca lebih lajut »