Dakwaan Makar terhadap 7 Warga Papua Dinilai Janggal
JAKARTA – Pegiat hak asasi manusia menyebut proses hukum dan pengenaan pasal makar terhadap tujuh warga Papua sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan tersebut juga dianggap telah melanggar kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik warga negara.
Aparat penegak hukum, kata dia, juga melakukan pelanggaran prosedural ketika memindahkan proses peradilan dari Jayapura ke Balikpapan, Kalimantan Timur."Pemindahan tersebut dilakukan tanpa memberi tahu keluarga dan kuasa hukum para terdakwa," ujarnya. Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menambahkan bahwa kasus ini adalah kriminalisasi terhadap aktivis Papua yang aktif bersuara menentang rasialisme."Pelanggaran sejak awal terjadi, mulai penangkapan dengan penyiksaan hingga penetapan tersangka, dan pemindahan tahanan tak sesuai dengan prosedur," ucap dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dua Tahun Terakhir, 120 Warga Papua Dipenjara atas Tuduhan MakarRatusan aktivis dan warga Papua yang dipenjara atas tuduhan makar dianggap Komnas HAM sebagai diskriminasi dan teror.
Baca lebih lajut »
Sidang Eks Pemimpin Redaksi Banjarhits Dianggap Janggal - Nasional - koran.tempo.coSengketa pemberitaan sudah diselesaikan oleh Dewan Pers.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Pemerintah Biarkan Teror Berlanjut di Papua - Nasional - koran.tempo.coUsman Hamid sebut 44 aktivis Papua ditahan karena aksi protes damai.
Baca lebih lajut »
Polisi Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM - Nasional - koran.tempo.coPengadu banyak melaporkan penangkapan tanpa surat perintah serta kekerasan oleh aparat.
Baca lebih lajut »
ICW Temukan Lima Modus Korupsi di Kampus - Nasional - koran.tempo.coKerugian negara karena kasus korupsi di perguruan tinggi selama empat tahun terakhir mencapai Rp 81,9 miliar.
Baca lebih lajut »
Silang Pendapat Ambang Batas Parlemen - Nasional - koran.tempo.coPartai politik berbeda pendapat mengenai RUU Pemilihan Umum.
Baca lebih lajut »