Anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 dibabat besar-besaran sampai Rp81 triliun lebih.
Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar Rp81,38 triliun sebagai bagian dari efisiensi belanja negara. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut kebijakan ini merespons Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Akibat pemangkasan ini, setidaknya 21 proyek infrastruktur di berbagai sektor mengalami penundaan, termasuk proyek konektivitas, sumber daya air, serta pengembangan kawasan permukiman.
Infrastruktur Kementerian Pu Bina Marga Jalan Tol Spam Bendungan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Serahkan Infrastruktur ke Swasta, Kontraktor Incar Proyek IniAndi Rukman menjelaskan proyek infrastruktur yang diincar Gapensi seperti proyek strategis yang bisa dikerjakan pengusaha besar.
Baca lebih lajut »
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Pengurangan Anggaran Infrastruktur untuk Program Prioritas PresidenPemerintah melakukan restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengakomodasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk pengurangan anggaran infrastruktur. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan bahwa pengurangan anggaran ini bukan berarti infrastruktur dinomorduakan, melainkan untuk memfokuskan APBN pada program jangka panjang seperti makan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Infrastruktur, sementara itu, dapat dibiayai melalui investasi swasta dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Baca lebih lajut »
Serah Proyek Infrastruktur ke Swasta: Tantangan dan Risiko untuk Sektor PrivatPemerintah menyerahkan proyek infrastruktur ke swasta, yang dianggap sebagai kesempatan bagi BUMN Karya untuk memperbaiki kondisi keuangan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan dan risiko bagi swasta, seperti proses pembebasan lahan, durasi proyek yang panjang, dan kemampuan pembiayaan.
Baca lebih lajut »
Menteri BUMN Erick Thohir Respon Pernyataan Presiden Soal InfrastrukturMenteri BUMN Erick Thohir merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyerahkan sebagian besar proyek infrastruktur ke swasta. Erick Thohir menegaskan bahwa tender proyek infrastruktur selama ini sudah terbuka untuk swasta dan BUMN. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menekan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Erick juga memaparkan kerja sama BUMN dan swasta yang sudah terjalin baik dalam beberapa proyek. Ia membandingkan hal ini dengan industri penerbangan Indonesia dimana market masih terbuka untuk semua pihak.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Serahkan Proyek Infrastruktur ke SwastaPresiden Joko Widodo menyatakan akan menyerahkan sebagian besar proyek infrastruktur ke sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi pembangunan. Hal ini diungkapkan saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (16/1/2025). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan ini, melihat potensi swasta dalam membawa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Meskipun demikian, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengingatkan bahwa proyek infrastruktur memiliki tingkat risiko tinggi dan perlu adanya analisis ekonomi yang matang untuk menarik minat swasta.
Baca lebih lajut »