Sejumlah kalangan menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
– Sejumlah kalangan menilai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang telah disahkan Presiden Jokowi.Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia , Ali Mahsun Atmo mengatakan, hal itu menjadi bukti abainya Kementerian Kesehatan terhadap komitmen dan upaya para pelaku usaha, sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya.
"Pelarangan ini justru tidak menyasar pada target utamanya yaitu anak-anak, melainkan berpotensi memunculkan modus dan oknum baru yang menjadikan peraturan ini sebagai pungutan liar bagi jutaan pelaku ekonomi rakyat," ujarnya.Senada, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia , Anang Zunaedi mengatakan, pedagang ritel dan koperasi telah menjalankan penjualan produk tembakau sesuai aturan yang berlaku sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi Rp 513,64 triliun. Jumlah ini lebih tinggi Rp 8,26 triliun dari RAPBN
Produk Tembakau Konsumen Pp Kesehatan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengusaha Tolak Aturan Zonasi Iklan Rokok, Singgung Dampak ke PHKPengusaha industri kreatif menolak Pasal 449 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Baca lebih lajut »
Rincian Biaya Perpanjangan Sim C Tahun 2024, Segera PerbaruiBiaya perpanjangan sim C cukup bervariasi, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Baca lebih lajut »
Polemik Kontrasepsi Pelajar, MUI: Bertentangan dengan Norma AgamaJakarta, tvOnenews.com - Pemerintah baru-baru ini Menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca lebih lajut »
KemenPPPA kaji usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkaji lebih dalam terhadap usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus ...
Baca lebih lajut »
Petani Tembakau Tolak Keras Aturan Ini, Cemas Kemiskinan Baru Makin BanyakDewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menolak keras Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Menjernihkan pemahaman tentang kontrasepsi di PP 28/2024Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kini menjadi perbincangan dan diskusi ...
Baca lebih lajut »