Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kini menjadi perbincangan dan diskusi ...
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam acara pertemuan dengan para pengelola ketersediaan alat kontrasepsi di DI Yogyakarta, Minggu .
Pemicunya terletak pada persepsi bahwa lewat peraturan itu pemerintah akan menyediakan alat kontrasepsi kepada kaum remaja dan anak sekolah. Karena persepsi itulah, maka sudah selayaknya jika kita mencari informasi dari sumber aslinya yang lebih akurat, yakni isi dari peraturan pemerintah tersebut. Padahal, di era internet saat ni, kita dengan sangat mudah mengakses tentang semua tema atau persoalan yang sedang diperbincangkan. Jika tema yang diperbincangkan itu terkait regulasi, kita tinggal mengetik kata kunci dengan nomor dan tahun dari peraturan atau undang-undang tersebut, maka mesin pencari akan menyediakan banyak pilihan untuk kita buka dan baca, lalu kita cermati.
Dalam diskusi ini, tampaknya masyarakat kita hanya menerima informasi mengenai mengenai Pasal 103, Ayat 4, poin e dari PP 24/2024, terkait frasa "penyediaan alat kontrasepsi". Kata kunci dari penjelasan di poin e, ayat 3, Pasal 104 itu adalah "pasangan". Kata itu mewakili pengertian sebagai suami istri, dengan penekanan bagi kelompok yang berisiko. Artinya, penyediaan alat kontrasepsi itu disiapkan bagi pasangan yang jika hamil memiliki risiko.
Di ayat 2 lebih jelas lagi penekanan pada masalah penjagaan moralitas, yakni pemberian komunikasi informasi dan edukasi itu, di poin e disebutkan mengenai melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Tetapkan Gubernur Terpilih Hasil Pilkada 2024 Dilantik Serentak 7 Februari 2025Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2024
Baca lebih lajut »
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Nilai PP Kesehatan Bisa Jadi Ancaman Ekonomi dan Tenaga KerjaDewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menyatakan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca lebih lajut »
APTI Tegaskan PP Kesehatan Hantam Ekonomi Petani TembakauPetani tembakau menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Rincian Biaya Perpanjangan Sim C Tahun 2024, Segera PerbaruiBiaya perpanjangan sim C cukup bervariasi, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.
Baca lebih lajut »
Polemik Kontrasepsi Pelajar, MUI: Bertentangan dengan Norma AgamaJakarta, tvOnenews.com - Pemerintah baru-baru ini Menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar Tuai PolemikJakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo baru-baru ini Menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
Baca lebih lajut »