Survei periode Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan dan citra publik terhadap lembaga penegak hukum, seperti Polri, MA, MK, Kejagung, dan KPK, relatif lebih rendah dibandingkan lembaga di luar hukum. Meskipun demikian, citra KPK yang terus meningkat memberikan harapan baru akan kinerja lembaga ini dalam memberantas korupsi.
Pada periode Januari 2025, pengukuran performa berbagai lembaga negara dan pemerintahan dilakukan dengan dua variabel, yaitu tingkat kepuasan dan citra lembaga. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Polri , Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung ( Kejagung ), dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), memiliki tingkat kepuasan dan citra yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga-lembaga di luar hukum, seperti TNI, KPU, Bawaslu, dan DPD.
Tingkat kepuasan publik terhadap Polri tercatat 63,9 persen, sementara citra Polri berada di angka 65,7 persen. MA sedikit lebih unggul dari Polri dengan tingkat kepuasan 65,5 persen dan citra 69,1 persen. Penilaian terhadap MK juga hampir senada dengan MA, mencapai 65,6 persen untuk tingkat kepuasan dan 69,1 persen untuk citra. Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat penilaian publik yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Polri, MA, dan MK, dengan tingkat kepuasan 66,9 persen dan citra 70 persen. Citra Kejagung naik dari 68,1 persen pada Juni 2024. Tren positif ini mungkin dipengaruhi oleh sejumlah upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejagung dalam tiga bulan terakhir, seperti penangkapan bekas pejabat MA, Zarof Ricar, dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, penetapan lima korporasi terkait korupsi tata niaga timah periode 2015-2022, dan lain sebagainya. Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap KPK masih tercatat 68,5 persen, citra lembaga ini mencapai 72,6 persen, yang lebih tinggi dari hasil survei Juni 2024 (56,1 persen). KPK juga gencar mengungkap korupsi, seperti penangkapan terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada awal Desember 2024 dan pengungkapan penyimpangan dana investasi fiktif dari keuangan PT Taspen yang melibatkan bekas Direktur Utama PT Taspen. Secara umum, citra lima lembaga penegak hukum cenderung baik, namun tingkat kepuasan dan citra Polri lebih rendah dibandingkan lembaga hukum lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri mengingat masyarakat cukup menghargai kerja-kerja lembaga ini. Dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban, 73,5 persen responden menilai kerja Polri sudah baik, 75,7 persen menilai baik kinerja polisi dalam memberikan perlindungan, dan 79,3 persen menyatakan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat sudah baik. Profesionalitas anggota kepolisian yang bekerja sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat juga dinilai cukup baik, dengan 72,6 persen responden mengakui hal tersebut. Namun, sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi berpotensi menutupi apresiasi yang diberikan masyarakat terhadap kinerja polisi di lapangan. Pengawasan internal sangat diperlukan oleh institusi Polri untuk memastikan semua anggotanya memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya. Citra positif dan tingkat kepuasan publik pada KPK yang lebih baik dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya menunjukkan publik masih menyimpan harapan kepada lembaga ini. Harapan ini semakin kuat dengan adanya pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik, yang memberikan nuansa harapan baru akan kinerja lembaga itu dalam memberantas korupsi. Meskipun demikian, harapan yang mulai pulih pada KPK akan dihadapkan pada sejumlah isu dan kasus yang kini tengah dilakukan KPK, seperti isu amnesti terhadap koruptor yang pernah dinyatakan Presiden Prabowo Subianto.
KPK Polri MA MK Kejagung Penegakan Hukum Citra Publik Kepuasan Publik Korupsi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Citra Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Periode Januari 2025Survei periode Januari 2025 mengukur tingkat kepuasan dan citra publik terhadap berbagai lembaga negara dan pemerintahan. Hasilnya, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Polri, MA, MK, Kejagung, dan KPK, mencatat tingkat kepuasan dan citra positif yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga di luar hukum. Meskipun demikian, ada tren positif pada citra Kejagung dan KPK. Artikel ini membahas temuan survei tersebut dan memberikan analisis lebih lanjut.
Baca lebih lajut »
KPK Bertekad Kembali Berjalan Pasca Krisis CitraKetua KPK Setyo Budiyanto mengemukakan rencana untuk memperbaiki citra KPK dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan fokus pada peningkatan integritas internal, teknologi digital, dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Baca lebih lajut »
BRIN Raih Penghargaan MURI sebagai Lembaga dengan Jumlah Integrasi Lembaga Riset TerbanyakBRIN menerima Rekor Dunia dari MURI karena menjadi lembaga dengan jumlah integrasi kementerian atau lembaga riset, sains, dan inovasi terbanyak.
Baca lebih lajut »
KPK: 44 dari 52 Menteri atau Kepala Lembaga Negara Sudah Lapor LHKPNKPK kembali mengingatkan kepada menteri, wakil menteri atau kepala lembaga untuk segera menyetorkan LHKPN bagi yang belum.
Baca lebih lajut »
Sebut KPK Lembaga Gosip, PDIP Kritik Pemanggilan Legislator PDIP Maria Lestari di Kasus Hasto'Alih-alih fokus pada kasus suap yang dituduhkan pada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, KPK malah membuat isu baru yang tujuannya untuk menggiring opini publik.'
Baca lebih lajut »
Mantan Penyidik KPK Minta Lembaga Antirasuah Tak Takut Tetapkan TersangkaYudi Purnomo, mantan penyidik KPK, mendorong lembaga antirasuah untuk berani menetapkan siapa pun sebagai tersangka jika memiliki alat bukti yang cukup. Ia mengapresiasi langkah KPK yang melakukan pencekalan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, karena dianggap saksi kunci dalam kasus Harun Masiku.
Baca lebih lajut »