Survei periode Januari 2025 mengukur tingkat kepuasan dan citra publik terhadap berbagai lembaga negara dan pemerintahan. Hasilnya, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Polri, MA, MK, Kejagung, dan KPK, mencatat tingkat kepuasan dan citra positif yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga di luar hukum. Meskipun demikian, ada tren positif pada citra Kejagung dan KPK. Artikel ini membahas temuan survei tersebut dan memberikan analisis lebih lanjut.
Penilaian publik terhadap lembaga- lembaga penegak hukum di Indonesia periode Januari 2025 menunjukkan tren yang menarik. Survei yang dilakukan mengukur tingkat kepuasan dan citra lembaga dalam dua variabel tersebut.
Hasilnya, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Polri, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencatat tingkat kepuasan dan citra positif yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga di luar hukum, seperti TNI, KPU, Bawaslu, dan DPD. Tingkat kepuasan publik pada Polri tercatat 63,9 persen dengan citra lembaga berada di angka 65,7 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan pada MA sedikit berada di atas Polri, yakni 65,5 persen dengan citra kelembagaannya 69,1 persen. Hampir senada dengan MA, penilaian terhadap MK juga berada di angka 65,6 persen, dengan citra positif lembaga penjaga konstitusi ini berada di angka 69,1 persen. Penilaian publik terhadap Kejagung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Polri, MA, dan MK. Hasil survei menunjukkan 66,9 persen responden menyatakan puas pada kinerja Kejagung, dan citra positif Kejagung mencapai 70 persen. Melihat trennya, citra Kejagung naik dari 68,1 persen pada Juni 2024. Tren positif juga terlihat pada KPK, lembaga hukum yang terekam paling tinggi citra positifnya dibandingkan dengan lembaga hukum lainnya meskipun angka kepuasan publik pada kinerja lembaga ini masih tercatat di angka 68,5 persen. Citra KPK yang kini di angka 72,6 persen juga lebih tinggi dari hasil survei Juni 2024, yakni 56,1 persen. Sebagaimana Kejagung, KPK juga gencar mengungkap korupsi. Salah satunya, penangkapan terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, pada awal Desember 2024. Penjabat Wali Kota Pekanbaru dan Sekretaris Daerah Pekanbaru ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga mengungkap penyimpangan dana investasi fiktif dari keuangan PT Taspen yang melibatkan bekas Direktur Utama PT Taspen. Secara umum, citra lima lembaga penegak hukum cenderung baik. Namun, tingkat kepuasan dan citra Polri lebih rendah dibandingkan dengan lembaga hukum lainnya. Ini jadi tantangan Polri mengingat masyarakat sebetulnya cukup memberi apresiasi bagi kerja-kerja yang dilakukan lembaga ini. Dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban, misalnya, tidak kurang dari 73,5 persen responden menilai kerja Polri sudah baik. Sebanyak 75,7 persen responden juga menilai baik kinerja polisi dalam memberikan perlindungan kepada warga. Polri juga dinilai sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan 79,3 persen responden menyatakan hal tersebut. Anggota kepolisian yang bekerja sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat pun telah dinilai cukup profesional. Buktinya, 72,6 persen responden di survei ini mengakui profesionalitas dari aparat kepolisian yang mereka temui sehari-hari. Besar kemungkinan, apresiasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap kerja-kerja para petugas polisi di lapangan tertutup oleh sejumlah kasus yang menyita perhatian masyarakat. Bak nila setitik rusak susu sebelanga, persepsi positif yang dibangun dari sentuhan langsung dengan warga justru tergerus oleh sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi. Pengawasan internal diperlukan institusi Polri untuk memastikan semua anggotanya memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya. Citra positif dan tingkat kepuasan publik pada KPK yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya menunjukkan publik masih menyimpan harapan kepada lembaga ini. Sebab, sudah jamak diketahui, setelah UU KPK direvisi pada tahun 2019, pamor lembaga ini cenderung meredup. Periode Januari 2025 ini memberikan tren kenaikan pada citra dan apresiasi publik pada KPK. Keberadaan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik memberikan nuansa harapan baru akan kinerja lembaga itu dalam memberantas korupsi. Meski demikian, harapan yang mulai pulih pada lembaga ini akan dihadapkan pada sejumlah isu dan kasus yang kini tengah dilakukan KPK. Isu amnesti terhadap koruptor, misalnya, yang pernah dinyatakan Presiden Prabowo Subianto, dapat menjadi tantangan bagi lembaga ini
LEMBAGA PENEGAK HUKUM SURVEI CITRA PUBLIK KEPUASAN KPK KEJAKSAAN AGUNG POLRI MA MK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Alasan BKN Perpanjang Pendaftaran PPPK Tahap II Hingga 15 Januari 2025Pendaftaran PPPK diperpanjang hingga 15 Januari 2025, dari semula dijadwalkan 7 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Hasil PLN Mobile Proliga 2025, Jumat 10 Januari 2025: Popsivo Polwan Bekap Yogya FalconsBerikut hasil lengkap kompetisi PLN Mobile Proliga 2025 hari Jumat, 10 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Link Live Streaming Malaysia Open 2025 di BWF TV, 7-12 Januari 2025Jadwal dan link live streaming Malaysia Open 2025 pada pada 7-12 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Jadwal Siaran Langsung PLN Mobile Proliga 2025 di MOJI Hari Ini, 10 Januari 2025Jadwal siaran langsung pertandingan pekan kedua Putaran I PLN Mobile Proliga 2025 hari ini, Jumat (10/12/2025).
Baca lebih lajut »
Cara Registrasi Akun SNPMB 2025 untuk Siswa, Mulai 13 Januari 2025Registrasi akun SNPMB 2025 untuk siswa dapat dilaksanakan melalui laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. Berikut caranya.
Baca lebih lajut »
Puncak Musim Hujan 2025: Kenapa Curah Hujan di Januari 2025 Jarang?BMKG menjelaskan bahwa periode puncak musim hujan di Indonesia bervariasi. Sebagian besar wilayah akan mengalami puncak musim hujan pada periode November-Desember 2024 dan Januari-Februari 2025.
Baca lebih lajut »