Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merilis aturan baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis aturan baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . Ilustrasi. .
Ia menuturkan kebijakan tahun ini penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp2 miliar. "Hal ini mempertimbangkan bahwa kebijakan tahun-tahun sebelumnya adalah dalam rangka pemulihan ekonomi dampak covid-19," terang Lusi melalui keterangan resmi, Selasa .Ia menyebut tahun ini pihaknya memberikan kebijakan berupa pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksi pajak, serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang.
4) Apabila wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan akan diberikan kepada NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.1) PBB-P2 yang harus dibayar dalam SPPT tahun pajak 2023 sebesar Rp0.• Pembebasan Nilai tertentu, diberikan untuk kategori:2) Kenaikan PBB-P2 tahun pajak 2024 lebih dari 25 persen dari PBB-P2 yang harus dibayar tahun pajak 2023.4) Bukan termasuk objek PBB-P2 yang mengalami penambahan luas bumi dan/atau bangunan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Forum CSR DKI Jakarta Kembali Gelar Padmamitra Award DKI Jakarta 2024Berita Forum CSR DKI Jakarta Kembali Gelar Padmamitra Award DKI Jakarta 2024 terbaru hari ini 2024-05-30 20:19:44 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
PDIP DKI Mengusulkan Prasetyo Edi Maju di Pilkada Jakarta 2024JPNN.com : PDIP DKI Jakarta mengusulkan nama Prasetyo Edi Marsudi maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Tebar Insentif Bayar PBB, Simak DaftarnyaPemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Terapkan Formulasi Baru Insentif Fiskal Daerah untuk Pembayaran PBB-P2Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran PBB-P2 Tahun 2024.
Baca lebih lajut »
Asyik, Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif PBB hingga 10% ke Wajib PajakPemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan insentif berupa keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 PersenJuga terdapat keringanan sebesar 5 persen untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024, periode 1 September hingga 30 November 2024.
Baca lebih lajut »