Catatan Penting Komnas HAM soal Penerapan PSBB di Jakarta

Indonesia Berita Berita

Catatan Penting Komnas HAM soal Penerapan PSBB di Jakarta
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 51%

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan beberapa catatan mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala...

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan beberapa catatan mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta.

“Ada kebijakan yang membingungkan. Permenkes dan Pergub melarang, sedangkan, Permenhub membolehkan ojol untuk mengangkut penumpang. Walau sekarang berita terakhirnya, gubernur melarang ojol membawa penumpang,” tutur Staf Tim Pengkajian dan Peneliti Komnas HAM Brian Azeri, Selasa , di Jakarta.Untungnya, kata dia, para aplikator penyedia jasa transportasi daring sudah meniadakan fitur layanan pengangkutan penumpang.

“Banyak penumpang mengeluhkan jam operasional yang hanya sampai pukul 6 sore. Sementara para pekerja ada yang pulang melebihi waktu itu. Saat ini ada pelaku usaha yang meminta karyawannya tetap masuk. Ini perlu sanksi tegas,” tuturnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

PSBB, Komnas HAM Sebut Baru Berhasil 60 PersenPSBB, Komnas HAM Sebut Baru Berhasil 60 PersenSejak diberlakukan pada Jumat (10/4/2020), Komnas HAM menilai penyelenggaraan PSBB baru berhasil 60 persen saja.
Baca lebih lajut »

Komnas HAM Selidiki Insiden Mamberamo Raya – Kompas.idKomnas HAM Selidiki Insiden Mamberamo Raya – Kompas.id
Baca lebih lajut »

Pertikaian Berdarah TNI-Polri di Mamberamo Raya, Komnas HAM Nilai Sinergisitas Institusi Keamanan BurukPertikaian Berdarah TNI-Polri di Mamberamo Raya, Komnas HAM Nilai Sinergisitas Institusi Keamanan BurukPascakejadian itu, menurut Frits Ramandey, Komnas HAM Papua pun mendapatkan sejumlah laporan dari masyarakat dan keluarga korban.
Baca lebih lajut »

Komnas HAM: Penundaan Pilkada Selamatkan Hak Politik MasyarakatKomnas HAM: Penundaan Pilkada Selamatkan Hak Politik MasyarakatKomnas HAM menilai bahwa keputusan menunda Pilkada Serentak 2020 merupakan pilihan yang tepat.
Baca lebih lajut »

Situasi Covid-19, Menekan Debitur Pelanggaran HAMSituasi Covid-19, Menekan Debitur Pelanggaran HAMAgar aparat kemanan yakni kepolisian untuk bertindak tegas sesuai arahan pemerintah ada aturan OJK. Pasalnya, dalam situasi darurat saat ini, keaman masyarakat juga perlu dilindungi.
Baca lebih lajut »

Catatan Penting PB HMI Tentang Pelaksanaan PSBBCatatan Penting PB HMI Tentang Pelaksanaan PSBBPB HMI memberikan catatan penting terkait pelaksanaan PSBB baik di Jakarta maupun beberapa daerah di Indonesia. PSBB
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-10 03:40:58