Catatan Kritis Ombudsman Soal BPJS Kesehatan Syarat Jual Beli Tanah Hingga Haji-Umrah
Sabtu, 12 Maret 2022 07:51sebagai syarat mengakses pelayanan publik.
"Kami meminta pemerintah tidak buru-buru memberlakukan syarat BPJS ini. Regulasi tersebut hanya akan tepat dan efektif berjalan jika sejumlah syarat terpenuhi," tegas Robert dalam pernyataannya diMenurutnya, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi pemerintah agar kebijakan tersebut berjalan efektif. Pertama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial telah membereskan setidaknya 20 pekerjaan rumah yang diinstruksikan Presiden.
Robert kembali mengingatkan, pelayanan publik merupakan hak masyarakat. Sebagian merupakan hak konstitusional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Bisa saja nanti ada menteri atau kepala daerah mana lagi yang menjadikan produk mereka sebagai syarat pelayanan publik. Ini akan semakin membebani masyarakat," ujarnya.BPJS Kesehatan"Niat sudah baik untuk meningkatkan prosentase jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini 86 persen untuk mencapai target 98 persen pada tahun 2024. Tapi caranya juga harus benar. Perlu masa transisi yang cukup," imbuh Robert.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pelayanan Publik, Ini Saran Ombudsman | Kabar24 - Bisnis.comOmbudsman meminta pemerintah fokus membenahi internal BPJS Kesehatan, sebelum memberlakukan kepesertaan sebagai syarat mengakses pelayanan publik.
Baca lebih lajut »
Tiga Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan, Kartu JKN-KIS Aktif atau Tidak, Tanpa Tatap MukaPeserta JKN-KIS BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mengecek status kepesertaan JKN-KIS secara tatap muka melalui Mobile Customer Service (MCS)
Baca lebih lajut »
Layanan Penyakit Gagal Ginjal Telan Biaya BPJS Kesehatan Rp6,5 TriliunTotal biaya layanan kasus gagal ginjal yang dijamin BPJS Kesehatan puluhan triliun rupiah.
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Jadi Syarat buat Jual Beli Tanah Dikritik, ATR Buka SuaraPihak Kementerian ATR/BPN buka suara merespons kritik Ombudsman soal kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat transaksi jual beli tanah.
Baca lebih lajut »
Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik Sebenarnya Sudah Sejak 2011Syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk sejumlah layanan publik sebenarnya bukanlah hal baru. Namun, sudah disebutkan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011.
Baca lebih lajut »
Karyawan Punya Asuransi Kesehatan Swasta, Beli Tanah Tetap Wajib BPJSKepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat untuk mengurus jual beli tanah sudah berlaku sejak 1 Maret 2022.
Baca lebih lajut »