Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti draf revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang tengah ramai dibicarakan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai menghadiri acara taaruf politik dengan ratusan calon kepala daerah di Jakarta, Kamis .
Politikus dari Fraksi PKB itu memahami pentingnya kebebasan berpendapat bagi masyarakat dan pers, lantaran ia pernah bekerja sebagai jurnalis ketika menjabat Kepala Litbang Tabloid Detik pada 1993. "Dalam konteks hari ini, melarang penyiaran program investigasi dalam draf RUU Penyiaran pada dasarnya mengebiri kapasitas paling premium dari insan pers, sebab investigasi tidak semua bisa melakukannya," katanya.Ia mengatakan karya jurnalistik yang tak dikekang, mampu memberikan perspektif dan informasi penting yang dibutuhkan publik dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
Ruu Penyiaran Revisi UU Penyiaran UU Penyiaran Cak Imin Muhaimin Iskandar
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cak Imin soal RUU Penyiaran: Melarang Investigasi Artinya Mengebiri Kapasitas Premium PersSaat ini, kata Cak Imin, RUU Penyiaran masih berupa draft sehingga masih ada waktu untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat dan media.
Baca lebih lajut »
Daftar RUU Buru-buru Disahkan DPR: Kementerian, MK, hingga PenyiaranDPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Baca lebih lajut »
Vibes Cak Imin Halal Bihalal di Rumah Anies Baswedan jadi Sorotan: Besanan Bisa Kali Cak!Cak Imin memiliki tiga anak perempuan yang hingga kini masih membujang.
Baca lebih lajut »
AJI Indonesia tolak revisi Undang-Undang PenyiaranAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR ...
Baca lebih lajut »
AJI Tolak Revisi UU Penyiaran: Mengancam Kebebasan PersAliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak Revisi Undang-undang Penyiaran karena dinilai mengancam kebebasan pers.
Baca lebih lajut »
AJI soal RUU Penyiaran: Kami Minta DPR Tangguhkan sampai Ada DPR yang BaruAJI menegaskan menolak draf revisi Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran dan minta pembahasannya ditunda.
Baca lebih lajut »