Serikat buruh dialog dengan DPR dan pemerintah terkait UU Cipta Kerja.
Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad , Menteri Hukum Supratman Andi Agtas , Menteri Ketenagakerjaan Yassierli , serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu kemarin.
Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut. Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.
Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.
Besaran Kenaikan Umsk Departemen Komunikasi Dan Media Konfederasi Serika Rumusan Hukum Kenaikan Upah Minimum 2025 Penangguhan Uu Cipta Nilai Kompromi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Supratman Andi Agtas Upah Minimum Sektoral Soal Uji Materiil Uu Cipta Kerja Ketenagakerjaan Kspi Sufmi Dasco Ahmad Umsk Said Iqbal Bahas Formula Kenaikan Ump Serikat Mogok Nasional Serikat Buruh Dewan Pengupahan Daerah Batas Mahkamah Konstitusi Kahar S . Cahyono Putusan Mahkamah Konstitusi Menaker Pengupahan Pengecualian Peraturan Pemerintah ( Pp ) No . 51 / 2023 Dpr Dewan Buruh Ump Kenaikan Upah Uu Cipta Kerja Serikat Pekerja
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mogok Nasional Buruh tergantung Kesepakatan Menaker dan Serikat BuruhSerikat buruh berencana akan melakukan mogok nasional pada 19-24 Desember 2024 Mogok nasional ini dilakukan sebagai desakan kepada pemerintah terkait penggunaan formulapengupahan
Baca lebih lajut »
Usai Adanya Putusan MK, DPR Kumpulkan Menkum, Menaker hingga Buruh Pastikan PP 51 Sudah Tak BerlakuDasco memastikan PP 51 soal pengupahan sudah dinyatakan tidak berlaku.
Baca lebih lajut »
Menaker Ajak Pengusaha dan Buruh Bahas Putusan MK Soal UU Cipta KerjaMenaker menegaskan bahwa pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha.
Baca lebih lajut »
Pembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.
Baca lebih lajut »
Menaker Kumpulkan Pengusaha-Buruh, Beri 2 Pesan Tegas Soal Putusan MKSebelumnya MK memutuskan mengabulkan sebagian besar gugatan atas uji materiil Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Menaker Mau Pelajari PP Pengupahan & UU Cipta Kerja yang Diprotes BuruhMenteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mempelajari protes buruh terkait pengupahan dan UU Cipta Kerja. Dia akan melibatkan pakar untuk analisis lebih lanjut.
Baca lebih lajut »