Buntut Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Ditolak Pengusaha dan Rencana Tempuh Jalur Hukum

Apindo DKI Jakarta menolak adanya revisi UMP itu. Mereka pun hendak menempuh jalur hukum jika revisi itu memang dilakukan. ~ Megapolitan

"Yang mana PP tersebut merupakan turunan dari UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Kami sangat menyayangkan sekali," sambung dia.

Dia berharap bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan revisi SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395."Saya sampaikan kepada pemerintah, kami berharap agar mengurungkan niatnya atau membatalkan, mencabut, atas rencana revisi perubahan SK Gubernur Nomor 1395," tutur Nurjaman.Nurjaman berujar, pihaknya hendak menempuh jalur hukum agar keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal revisi UMP DKI Jakarta dapat dibatalkan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anies Revisi UMP Jakarta, Berikut Daftar Lengkap UMP 2022 di 34 ProvinsiGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi 5,1 persen. Berikut rincian UMP 2022 di 34 provinsi.
Baca lebih lajut »

UMP DKI 2022 Mendadak Direvisi Anies, Kadin DKI: Salahnya di Mana?Ketua Kadin DKI khawatir pengusaha sudah tidak mempercayai lagi Dewan Pengupahan jika Anies tiba-tiba merevisi UMP DKI.
Baca lebih lajut »

Anies Revisi UMP Jakarta 2022, KSPI Desak Wilayah Lain Tiru Jakarta, Ancam Mogok Nasional - Tribunnews.comAda kabar untuk para pekerja di wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta akhirnya direvisi.
Baca lebih lajut »

UMP 2022 DKI Jakarta Naik 5,1 Persen |Republika OnlinePemprov DKI Jakarta menaikkan UMP tahun 2022 sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854
Baca lebih lajut »

UMP DKI Jakarta pada 2022 Naik 5,1 Persen, PHK Massal MengintaiPengusaha menilai kenaikan UMP dadakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jelas melanggar aturan.
Baca lebih lajut »

Kadin DKI Keberatan UMP 2022 Naik 5,1%Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi mengaku keberatan atas keputusan Gubernur Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 5,1%. Selengkapnya: 👇 UMP2022
Baca lebih lajut »