Dalam rapat di DPR, Dede mempertanyakan kenapa Desa Kohod yang paling banyak penerbitan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang dibandingkan desa lain.
- 31 Januari 2025, 21:16 WIBTANGERANG, KOMPAS.TV - Sosok Kepala Desa Kohod, Arsin, menjadi sorotan buntut kasus dugaan korupsi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten.
Tak hanya itu, Nusron juga mencopot 6 pegawai Kementerian ATR/BPN, sementara 2 pegawai yang diduga terlibat juga dikenakan sanksi berat. Sebelumnya, seorang warga Desa Kohod mengakui dirinya menjadi korban pencatutan nama dalam penerbitan sertifikat HGB yang dipasangi pagar laut.
Sertifikat Pagar Laut Shm Pagar Laut Kades Kohod Dpr Noads
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kades Kohod Dilaporkan Buntut Terlibat Proyek Pagar Laut di Tangerang, Bantah Tak Ada Nelayan yang DirugikanSalah satu Kades di Pakuhaji dilaporkan atas dugaan terlibat proyek pagar laut di Tangerang. Ia membantah tuduhan dan menegaskan nelayan tetap melaut tanpa gangguan.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Batalkan 50 Sertifikat di Desa Kohod, TangerangMenteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan 50 sertifikat tanah di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, setelah penemuan pagar kayu sepanjang 30 km di wilayah perairan yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dihuni atau dibangun. Sertifikat yang dibatalkan terdiri dari SHGB dan SHM yang diterbitkan untuk perusahaan dan perorangan.
Baca lebih lajut »
Kemenko Infrastruktur Tanggapi HGB Pagar Laut di Kohod TangerangPagar laut sepanjang 30 Km yang berada di Tangerang, Banten mencuri atensi publik belakangan ini.
Baca lebih lajut »
Kejaksaan Agung Minta Data Penerbitan HGB dan SHM di Kohod TangerangBeredarnya foto surat Kejagung yang meminta data penerbitan HGB dan SHM di Kohod Tangerang diduga terkait penyelidikan dugaan korupsi. Kejagung menyatakan masih menyelidiki dan belum bisa memastikan apakah surat itu resmi. Kasus ini menyita perhatian publik karena sertifikat HGB dan SHM di kawasan laut seharusnya tidak bisa diterbitkan.
Baca lebih lajut »
Debat Sengit Nusron dengan Kades Kohod Soal Pagar Laut Bekas Empang WargaMenteri ATR/BPN Nusron Wahid menghadapi perdebatan dengan Kepala Desa Kohod, Arsin, terkait status hukum lahan di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.
Baca lebih lajut »
Buntut Demo Pemecatan ASN Kemendiktisaintek: DPR Minta Rapat Terbuka, Publik Berhak Tahu'Jadi enggak perlu rapat dilakukan secara tertutup, biar semua terang benderang kan. Pak Menterinya kalau emang enggak salah juga beliau bisa minta clear di publik,'
Baca lebih lajut »