Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi mengurus data penerima bantuan sosial (bansos), dimana...
Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi mengurus data penerima bantuan sosial yang kini berada di Kemensos. Foto/Dok- Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi mengurus data penerima bantuan sosial . Adapun, data penerima bansos kini menjadi tanggung jawab dan berada di Kementerian Sosial .
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, mengenai sejarah munculnya data penduduk miskin by name by address, di mana sebelum tahun 2005 Indonesia tidak pernah memiliki data penduduk miskin. Pasalnya seluruh data yang ada diserahkan kepada satuan daerah dengan pendekatan harian. "Pada tahun 2005, ketika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga minyak itu pertama kali pemerintah memerlukan data by name by address, tidak ada satu pun yang punya dan BPS ditunjuk melakukannya. Meskipun sudah kami jelaskan bahwa kantor statistik tidak boleh merilis data individu, tapi karena tidak ada pilihan maka tahun 2005 BPS melakukannya.
Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, tugas pendataan penduduk miskin telah dialihkan ke Kementerian Sosial sejak tahun 2016. "Jadi, data yang ada di TNP2K diserahkan ke Kemensos dan sekarang oleh Kemensos itu dimuat di webnya dengan nama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial . Data itulah yang digunakan untuk bansos dan sudah dikelola Kemensos selama empat tahun terakhir, jadi BPS tidak mengelola data bansos," pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPS Sebut 42 Juta Masyarakat Ikut Sensus OnlineMeski telah ada 42 juta masyarakat ikut sensus penduduk online, BPS menyebut angka itu masih kecil karena baru 15 persen dari populasi Indonesia.
Baca lebih lajut »
BPS Catat Pelambatan Pertumbuhan Ekonomi Jatim |Republika OnlinePertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu.
Baca lebih lajut »
Perbaiki Data, Pemrov DKI Coret 30 Ribu KK Penerima BansosPemprov DKI berupaya memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran. Tercatat, 30 ribu KK dicoret dari daftar penerima bansos tahap kedua.
Baca lebih lajut »
Bantuan Sosial Tunai Kota Malang Mulai Cair di Kantor Pos |Republika OnlineData penerima bansos tunai Kota Malang langsung dari pusat.
Baca lebih lajut »
Ketika Menteri Jokowi Menegur Gubernur Anies Terkait Data Penerima BansosMenurut Mensos, polemik bansos di Ibu Kota disebabkan oleh data kedaluarsa penerima yang diberikan oleh Anies.
Baca lebih lajut »
Demi Bansos Tepat Sasaran, KPK Minta Papua Benahi DataKPK minta Pemprov Papua benahi data bansos di tengah pandemi virus corona, karena jumlah penerima meningkat.
Baca lebih lajut »