BPKP Ungkap Anggaran Daerah tak Efisien Mencapai Rp141 Triliun

BPKP Berita

BPKP Ungkap Anggaran Daerah tak Efisien Mencapai Rp141 Triliun
Anggaran Daerah
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 92%

Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP pada 2023 menunjukkan hampir 54 perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien

Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis .Hal itu disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor.

Menurut Ateh, angka itu diperoleh berdasarkan hasill pengawasan BKPM atas lima sektor, yaitu peningakatan ketahanan pengan, peningkatan daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, penurunan prevalensi stunting, dan pengentasan kemiskinan. Terkait masalah PAD, Ateh menyoroti sejumlah permasalahan yang memengaruhi, di antaranya kebijakan serta pengembangan potensi pajak. Bagi Ateh, masih ada ruang bagi pemda untuk menggali PAD. Pada 2024, misalnya, ia menyebut ada potensi 16,88% PAD yang masih dapat diperoleh pemda.

Makan bergizi gratis tersebut rencananya diperuntukan siswa-siswi jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain untuk siswa-siswi, makan bergizi gratis disebut juga diperuntukan ibu hamil.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Anggaran Daerah

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BPKP Ungkap Ratusan Triliun Anggaran Pemda tidak Efektif-tidak EfisienBPKP Ungkap Ratusan Triliun Anggaran Pemda tidak Efektif-tidak EfisienDemikian disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Baca lebih lajut »

Kepala BPKP Blak-blakan Biang Kerok Penerimaan Pajak Daerah LoyoKepala BPKP Blak-blakan Biang Kerok Penerimaan Pajak Daerah LoyoTidak tergalinya potensi pajak di berbagai pemda itu disebabkan target PAD sendiri selalu ditetapkan lebih rendah dari potensinya.
Baca lebih lajut »

Pigai Minta Anggaran Kementerian HAM Rp 20 T, Kena Skak DPR: Lihat Anggaran Negara KitaPigai Minta Anggaran Kementerian HAM Rp 20 T, Kena Skak DPR: Lihat Anggaran Negara KitaIa kemudian mencontohkan, bagaimana BNN juga meminta kenaikan anggaran yang berkali-kali lipat, hanya saja tak dituruti oleh pemerintah.
Baca lebih lajut »

Tanggapan Verrel Bramasta Soal Anggaran Makan Bergizi Masuk Dalam Anggaran PendidikanTanggapan Verrel Bramasta Soal Anggaran Makan Bergizi Masuk Dalam Anggaran PendidikanTanggapan Verrel Bramasta Soal Anggaran Makan Bergizi Masuk Dalam Anggaran Pendidikan
Baca lebih lajut »

Sendi Ingin Kelurahan dapat Dana dari APBNSendi Ingin Kelurahan dapat Dana dari APBNAnggaran kelurahan tidak hanya dari APBD tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN
Baca lebih lajut »

KPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliunKPU: Anggaran hibah daerah untuk Pilkada 2024 Rp28,6 triliunKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa total anggaran Pilkada 2024 yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 22:32:11