Pembangunan IKN kembali menuai sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Sepester II tahun 2023.
) kembali menuai sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sepester II tahun 2023.
"Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala, di mana 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain," tulis BPK dalam laporan IHP tersebut yang dikutip Senin .Tak berhenti sampai di sana, malah lahan lain yang tak kalah penting berkaitan dengan pembangunan IKN dan jadi temuan BPK adalah masalah legalitas dan sertifikasi lahan.
Hasil pemeriksaan menunjukkan pemerintah pusat dan pemda telah berupaya dalam pengembangan kawasan perkotaan, antara lain:Sejak 25 Juli 2019, Kementerian PUPR telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN yang bertugas membantu Menteri PUPR dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN, dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPK Temukan Anggaran Bansos Rp 227,43 Miliar Tak Tersalurkan Belum Dikembalikan ke NegaraBPK Temukan Anggaran Bansos Rp 227,43 Miliar Tak Tersalurkan Belum Dikembalikan ke Negara
Baca lebih lajut »
Nama Auditor BPK Muncul di Sidang SYL, MAKI Minta Dewan Etik BPK Lakukan PemeriksaanMAKI minta Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI memeriksa anggota BPK yang namanya disebut dalam persidangan dugaan korupsi di Kementan
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Tanggapi Soal Temuan BPK dan Mundurnya 2 Pimpinan IKN, Begini KatanyaMenko Marves Luhut Panjaitan bilang tak ada masalah pada pembangunan dan investasi di IKN. Luhut menegaskan masalah justru pada Pimpinan Otorita IKN. Sebelumny
Baca lebih lajut »
BPK Soroti Masalah dalam Pembangunan IKNBPK menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan IKN dari pesiapan pembangunan infrastruktur hingga lahan.
Baca lebih lajut »
BPK Temukan Penyimpangan Perjalanan Dinas PNS Rp39 M di 2023BPK menemukan penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas PNS hingga Rp39,26 miliar pada 2023. Ada belanja fiktif Rp9,3 miliar.
Baca lebih lajut »
BPK Temukan Penyimpangan Anggaran Perjalanan Dinas PNS Senilai Rp 39,26 Miliar, Ini Rinciannya10 kementerian dan lembaga melakukan penyimpangan anggaran sepanjang 2023 berupa perjalanan dinas yang tidak sesuai dan tidak dilaksanakan.
Baca lebih lajut »