BPK menyebut pengelolaan subsidi angkutan umum Jakarta yang dilakukan pemerintahan Anies Basewedan tidak efisien.
yang berpotensi tidak efisien dan efektif. Sebab, Pemprov DKI belum optimal dalam merevitalisasi angkutan umum di Jakarta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPK Soroti Kinerja Pengelolaan Utang Hingga Program Pensiun |Republika OnlinePengelolaan utang pemerintah pusat dinilai BPK kurang efektif menjamin biaya minimal.
Baca lebih lajut »
BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintahan JokowiBPK menilai pengelolaan utang pemerintah tidak efektif lantaran strategi pengembangan pasar SBN domestik belum meningkatkan likuiditas pasar tersebut.
Baca lebih lajut »
BPK Laporkan Implementasi Kurikulum 2013 Kemdikbud Tak EfektifPemeriksaan dilakukan oleh BPK pada implementasi kurikulum 2013 tahun ajaran 2016-2017 dan tahun ajaran 2018-2019.
Baca lebih lajut »
BPK Sebut Pengelolaan Utang Pemerintah Kurang EfektifBPR menyebut pengelolaan utang oleh Kementerian Keuangan tidak efektif karena strategi pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Baca lebih lajut »
BPK Temukan 4.000 Kasus Keuangan Negara, Nilainya TriliunanBadan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 kasus keuangan dari 5.480 permasalahan yang diperiksa.
Baca lebih lajut »
BPK kembalikan uang negara Rp106,13 triliun selama 15 tahunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat entitas mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD dan badan lainnya menyerahkan aset atau menyetor uang ke kas negara, ...
Baca lebih lajut »