Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan langsung Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 kepada Jokowi yang di dalamnya memuat potensi kerugian keuangan negara Rp 6,25 triliun.
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan langsung Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2019 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang di dalamnya memuat potensi kerugian keuangan negara Rp 6,25 triliun. 'Baru saja kami menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II kepada Presiden.
itu didampingi sejumlah Wakil Ketua BPK antara lain anggota III BPK Achsanul Qosasi. Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Menurut Agung, menemukan 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan yang terdiri dari 971 adalah permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, sebanyak 1.725 adalah masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai sebesar Rp 6,25 triliun serta 2.784 merupakan masalah ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,35 triliun. 'Dari 1.725 masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebanyak 1.
itu juga memuat pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan perjanjian utang luar negeri, pemeriksaan kinerja tematik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta hal-hal lain terkait pengelolaan keuangan negara. 'Sudah ada diskusi yang sangat produktif dan BPK sepakat mendukung upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan mitigasi risiko Covid-19,' ujar Agung.
memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2019. Pada periode tersebut, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa, dan sebanyak 416.680 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Hasil pemantauan juga menunjukkan kerugian negara/daerah senilai Rp 3,20 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Laporan BPK Atas Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dan Otsus PapuaBPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 dan Semester I 2019 pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) BPK
Baca lebih lajut »
Dana Bagi Hasil buat Anies di Antara Sri Mulyani dan BPKPolemik pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca lebih lajut »
Hasil Pemeriksaan Tematik BPK, Masih Banyak Masalah KeuanganBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja tematik. Laporan itu disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 BPK. BPK
Baca lebih lajut »
BPK Harus Hati-hati Umumkan Kinerja Bank'Apa yang dilakukan oleh BPK justru berpotensi besar merusak kepercayaan masyarakat terhadap perbankan,' kata Deni dalam keterangannya, Rabu (13/5/2020). BPK via detikfinance
Baca lebih lajut »
Langkah BPK Umumkan Daftar Bank di Tengah Pandemi Dinilai Tidak BijakKondisi krisis perekonomian dunia dan nasional akibat Covid-19 merupakan faktor sangat penting untuk diperhatikan dengan saksama dalam setiap kebijakan.
Baca lebih lajut »
BPK Dinilai Blunder Karena Mengumumkan Kinerja Tujuh BankKondisi krisis perekonomian dunia dan nasional akibat corona merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dengan seksama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berdampak terhadap perekonomian secara luas. BPK
Baca lebih lajut »