Pemeriksaan ini dilakukan Tenaga kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyaluran bantuan sosial tahun 2018 sampai tahun 2019 triwulan III.
Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial ."Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di BKF dalam penyaluran bantuan sosial," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 pada Rapat Paripurna DPR Ke-14 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa .
Pemeriksaan BPK dilakukan pada Kementerian Sosial dan instansi di beberapa wilayah. Ini dilakukan di instansi terkait di Provinsi DKI Jakarta,Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.2 dari 2 halamanBPK Laporkan Program Asuransi PNS, TNI dan Polri Tidak EfektifBadan Pemeriksa Keuangan memeriksa kinerja efektivitas program pensiun Pegawai Negeri Sipil , TNI dan Polri. Hasilnya, pemeriksaan menunjukkan jika program tersebut tidak efektif.
Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan utang pemerintah untuk menjamin biasa minimal. Termasuk resiko terkendali dan kesinambungan fiskal tahun 2018 dan 2019 sampai triwulan-III.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden minta data penerima bantuan sosial dibuka cegah kecurigaanPresiden Jokowi pun meminta pembukaan jalur pengaduan sehingga jika ada penyimpangan distribusi bantuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. bansos COVID19
Baca lebih lajut »
Presiden Minta Data Penerima Bantuan Sosial Dibuka ke PublikPresiden Joko Widodo meminta jajarannya membuka data penerima bantuan sosial (bansos) secara transparan DanaBantuanSosial
Baca lebih lajut »
BPK kembalikan uang negara Rp106,13 triliun selama 15 tahunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat entitas mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD dan badan lainnya menyerahkan aset atau menyetor uang ke kas negara, ...
Baca lebih lajut »
BPK Temukan 4.000 Kasus Keuangan Negara, Nilainya TriliunanBadan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 4.094 kasus keuangan dari 5.480 permasalahan yang diperiksa.
Baca lebih lajut »
BPK Temukan 5.480 Masalah Berpotensi Rugikan Negara Rp7,15 TBPK menyebut separuh dari 5.480 permasalahan berkaitan dengan tidak dilakukannya penghematan, tidak efisien, dan tidak efektif.
Baca lebih lajut »
259 Anggota Absen Paripurna Penyerahan LHP Semester II 2019 dari BPK-DPRDPR menggelar rapat paripurna hari ini yang salah satu agendanya penyerahan LHP dari BPK. Sebanyak 259 anggota DPR tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. DPR
Baca lebih lajut »