Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah perhatian khusus atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian ...
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh yang memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Senin . ANTARA/HO-BPK
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut mencakup LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi -Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan-Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Selain itu juga 13 LHP atas Program Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Asian Development Bank dan World Bank di lingkungan Kementerian PUPR Tahun 2023.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan belanja modal atas pelaksanaan pekerjaan fisik belanja modal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain pekerjaan tambah yang masih menggunakan harga satuan timpang, kekurangan volume pekerjaan, volume kontrak belum disesuaikan dengan perubahan kriteria desain dan kondisi lapangan yang sebenarnya.
Kemudian pembayaran yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lebih dari lima hari kerja setelah tanggal Berita Acara Serah Terima , serta penyedia jasa tidak memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan atas paket yang diberikan kesempatan melanjutkan sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Obat-obatan di Indonesia Mahal, Menkes Ungkap Usulan Asosiasi Industri Kesehatan untuk Tekan HargaHarus ada koordinasi antara kementerian teknis terkait, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualiaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023Kementerian PUPR selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI.
Baca lebih lajut »
5 Tahun Berturut-turut, Kementerian PUPR Raih Opini WTP dari BPKPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian WTP.
Baca lebih lajut »
5 Tahun Berturut-turut, Kementerian PUPR Raih Opini WTP dari BPKPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian WTP.
Baca lebih lajut »
Kata Sri Mulyani saat DPR Minta Roadmap Perkeretaapian Jadi Syarat PNM PT KAI dan INKABukan ranah kewenangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia, melainkan Kementerian Perhubungan.
Baca lebih lajut »
BPK beri opini WTP atas laporan keuangan LPS tahun anggaran 2023Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun Anggaran ...
Baca lebih lajut »