Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan petani di Kabupaten Bekasi ini seluruh iurannya dibayarkan melalui APBD tahun 2022.
"Oleh karena itu, kami merasa harus memiliki keberpihakan, kepedulian kepada petani dan salah satu langkah yang kami ambil adalah dengan memberikan perlindungan bagi para petani melalui asuransi ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.
Sementara itu, Zainudin memuji terobosan Pemkab Bekasi yang memberikan perhatian khusus kepada petani sebagai bagian dari kategori pekerja rentan. Ia menyebutkan hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 yang mendorong seluruh pemerintah daerah berperan aktif dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing."Tentu sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Zainudin mengungkapkan dengan iuran mulai dari Rp 16.800 per bulan, peserta bisa menikmati manfaat perlindungan yang sangat lengkap. Salah satunya perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis apabila peserta mengalami kecelakaan saat bekerja. Dalam kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan turut menyerahkan santunan kepada 3 ahli waris pekerja yang meninggal dunia dengan total manfaat mencapai Rp 137 juta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
26.808 Petani di Kabupaten Bekasi Mendapat Perlindungan dari BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 26.808 petani di Kabupaten Bekasi, simak selengkapnya.
Baca lebih lajut »
KemenPPPA: Perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan semua pihakDeputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati mengatakan upaya perlindungan kepada perempuan ...
Baca lebih lajut »
Pertama di Indonesia, Bobby Nasution Luncurkan Kartu Kredit Khusus APBD, Ini KegunaannyaWali Kota Medan Bobby Nasution meluncurkan program Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mendorong serapan APBD dan menjadi yang pertama di Indonesia
Baca lebih lajut »
Pengamat: Serapan APBD Selalu Rendah, Perlu Sanksi Tegas!Pengamat: Minim Sanksi, Serapan APBD Selalu Rendah!
Baca lebih lajut »