Perbaikan kinerja tersebut, ungkap Puan, sejalan dengan hasil kesimpulan rapat terakhir yang dilakukan antara BPJS Kesehatan.
PEMERINTAH berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun 2020 itu menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong setiap aspek dalam kinerja manajemen BPJS harus diperbaiki.
“Rapat konsultasi saat itu antara Kemenkeu, perwakilan Kemenko PMK dan BPJS Kesehatan dengan Komisi IX periode yang lalu ada beberapa kesimpulan yang menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja manajemen BPJS harus diperbaiki,” ujar Puan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat: Jika Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik, Pelayanan Harus TurunDemi menutup defisit, menaikkan biaya iuran BPJS Kesehatan menjadi satu hal yang harus diambil, jika tidak maka pelayanan yang harus diturunkan.
Baca lebih lajut »
Apakah Berobat Kesehatan Jiwa Ditanggung BPJS Kesehatan?Kesadaran masyarakat Indonesia soal kesehatan jiwa semakin meningkat. Bersamaan dengan itu muncul pertanyaan apakah BPJS Kesehatan menanggungnya? BPJSKesehatan via detikHealth
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan gandeng Halodoc bangun layanan kesehatan digitalBPJS Kesehatan bekerja sama dengan Halodoc memanfaatkan aplikasi kesehatan terintegrasi berbasis daring untuk mengembangkan layanan informasi ...
Baca lebih lajut »
Gunakan Joker untuk promosi program, BPJS Kesehatan disomasiYLBHI, sejumlah organisasi, dan komunitas peduli kesehatan jiwa melayangkan somasi terbuka terkait unggahan akun media sosial BPJSKes yang menyinggung orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menggunakan karakter fiksi Joker. BeritagarHariIni selengkapnya -
Baca lebih lajut »
Pengamat setuju penerapan sanksi peserta BPJS Kesehatan tunggak iuranPengamat kebijakan publik Agus Pambagio setuju terkait langkah pemerintah akan menerapkan sanksi bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak ...
Baca lebih lajut »