Ombusdman mencatat ada 700 aduan terkait BPJS Kesehatan, termasuk masalah kuota layanan di rumah sakit atau RS.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menanggapi soal kuota layanan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ombudsman RI sebelumnya mencatat ada 700 aduan terkait BPJS Kesehatan termasuk masalah kuota layanan pada 2021-2022.
Ghufron mengatakan pihaknya terus mengupayakan kerjasama yang lebih baik dengan RS. BPJS Kesehatan dalam hal ini berusaha menjaga cashflow RS lebih baik. Sebelumnya, Ombudsman RI melaporkan temuan aduan masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Beberapa laporan dari masyarakat mayoritas tentang kepesertaan, pembiayaan, dan layanan kesehatan.
Robert menyampaikan kuota layanan bukan sesuatu yang resmi diatur dalam perundang-undangan. Bahkan BPJS Kesehatan pun menampik bahwa pihaknya membatasi layanan kesehatan untuk masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
APINDO Khawatir RUU Kesehatan Turunkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pekerja Peserta BPJS KesehatanAPINDO mengkhawatirkan pelayanan kesehatan bagi pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan terancam kualitasnya akibat sejumlah pengaturan dalam RUU Kesehatan
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Jelaskan Kabar Munculnya Keluhan Kuota Layanan Fasilitas KesehatanBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan buka suara soal temuan Ombudsman soal 'kuota layanan' BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Lengkap soal Operasi yang Ditanggung BPJS KesehatanBPJS Kesehatan buka suara menjelaskan soal daftar operasi yang ditanggung program jaminan kesehatan.
Baca lebih lajut »
Ombudsman: Ada Aduan Masyarakat Soal Kuota Layanan BPJS KesehatanOmbudsman RI mengungkapkan ada aduan masyarakat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Kritisi RUU Omnibus Law Kesehatan, Pengusaha Sebut Iuran BPJS Bisa NaikAPINDO memberikan respons setelah disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan pendekatan metode Omnibus Law oleh DPR RI.
Baca lebih lajut »
Kritisi RUU Kesehatan, Apindo Cemaskan Kualitas Layanan & Iuran BPJSApindo khawatir ketentuan dalam RUU Omnibus Law Kesehatan dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan pekerja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »