Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dijadwalkan mulai beroperasi 1 Januari 2020.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatat, saldo awal dana pokok dalam Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup adalah Rp 2,1 triliun. Anggaran tersebut berasal dari Badan Layanan Umum Pusat pembiayaan Pembangunan Hutan yang sekarang sedang ‘dialihkan’ ke BPDLH.
Berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, BPDLH akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sebelumnya, anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian/lembaga dengan beragam program yang tersebar pula di beberapa K/L yang berbeda. Ketiga, BPDLH dapat menjadi Badan Layanan Umum yang melakukan pembiayaan. Artinya, mereka mampu memenuhi skema kebutuhan untuk berbagai program lingkungan hidup.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan HidupPeluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Lingkungan Hidup ...
Baca lebih lajut »
Menkeu: BP Dana Lingkungan Hidup dibentuk untuk lindungi alamMenko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meluncurkan Badan ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan HidupBadan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dijadwalkan mulai beroperasi 1 Januari 2020.
Baca lebih lajut »
Menkeu: Potensi pengelolaan dana lingkungan hidup capai Rp800 triliunMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut potensi pengelolaan anggaran di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang baru diluncurkan ...
Baca lebih lajut »
Kasus Jurangjero Meluas ke Dana Desa, Kades Mulai DiperiksaKades Jurangrejo diperiksa terkait indikasi penyimpangan pengelolaan dana desa
Baca lebih lajut »
KPU Sulteng konsultasikan dana Rp158 miliar ke Kementerian KeuanganKPU Sulawesi Tengah, di Palu, akan mengkonsultasikan dana/anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 senilai Rp158 miliar ke ...
Baca lebih lajut »