Koordinator Masyarakat Anti-korupsi (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan ...
Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara , Kabupaten Tangerang, Banten, ke Komisi Pemberantasan Korupsi , Kamis . ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
"Saya melihatnya dari memastikan itu dengan melapor ke KPK dengan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. "Saya mendasari pernyataan Pak Nusron Wahid, mengatakan ada cacat formal bahkan materiel. Jadi, ada dugaan pemalsuan di Letter C, Letter D, warkah dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu," ujarnya.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan investigasi terhadap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten terus dilanjutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Laporan Korupsi Lelang Aset Rampasan Jampidsus Mandek, Boyamin Bakal Gugat KPKJPNN.com : Pegiat antikorupsi Boyamin Saiman pun berencana untuk menggugat KPK melalui praperadilan.
Baca lebih lajut »
Boyamin MAKI Bakal Laporkan Dugaan Korupsi HGB di Pagar Laut Tangerang ke KPKBoyamin menjelaskan alasan melaporkan penerbitan HGB pada pagar laut Tangerang itu diduga cacat dan tidak sesuai dengan prosedur.
Baca lebih lajut »
Boyamin Laporkan Pengesahan HGB Pagar Laut Tangerang ke KPK, Ada Nama MenterinyaKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melaporkan penerbitan SHM dan HGB pagar laut ke KPK. Dia menilai ada unsur rasuah dalam soal ini.
Baca lebih lajut »
MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Penerbitan SHM dan HGB Pagar Laut Tangerang ke KPKKOORDINATOR Masyarakat Antikorupsi Indonesia MAKI Boyamin Saiman melaporkan pengesahan SGM dan HGBarea pagar laut Tangerang Banten ke KPK
Baca lebih lajut »
MK Tolak Permohonan Boyamin Soal Pembentukan Panitia Seleksi dan Dewas KPKMahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Boyamin Bin Saiman yang mengujikan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU KPK. Permohonan tersebut diajukan karena Boyamin menilai tidak ada kepastian hukum mengenai presiden atau pemerintah periode mana yang berhak membentuk panitia seleksi dan Dewas KPK.
Baca lebih lajut »
Koordinator TPDI: KPK Jadi Alat Politik Jokowi Lewat 'Partai Perorangan'Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus SH menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap PAW Anggota DPR RI menunjukkan bahwa KPK dijadikan alat politik mantan Presiden Joko Widodo.
Baca lebih lajut »