Pengamat menilai polemik utang DBH pemerintah pusat ke pemprov DKI karena tidak ada kecukupan dana, sekaligus aksi DKI cari panggung publik.
Bermula dari tagihan Anies ke Sri Mulyani agar pembayaran utang DBH DKI Rp5,16 triliun bisa segera dilakukan. Pembayaran DBH yang ditagih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 yang dibayarkan pada 2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal DBH, Stafsus Menkeu: Ini Jadi Polemik karena Seolah Pusat Punya Utang ke Pemprov DKISangat disayangkan bila Pemerintah DKI Jakarta mengklaim Pemerintah Pusat terlambat membayar DBH DKI Jakarta yang sebesar Rp 5,1 triliun. / Money
Baca lebih lajut »
BPK Sentil soal DBH DKI, Stafsus Sri Mulyani: Tak Perlu BerpolemikStaf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun merespons hal tersebut. Pihaknya tak mau berpolemik dengan BPK. Ini penjelasannya: BPK via detikfinance
Baca lebih lajut »
Stafsus Sri Mulyani Jawab BPK Soal Utang DBH ke AniesStaf Sri Mulyani, Yustinus Prastowo menyebut hasil audit BPK diperlukan supaya angka pembayaran DBH yang dilakukan pempus ke DKI Jakarta kredibel.
Baca lebih lajut »
Kurang Bayar DBH Jakarta, BPK: Tak Berhubungan Dengan PemeriksaanKetua BPK menyurati Menteri Keuangan terkait penyaluran kurang bayar dana bagi hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »
BPK: Penundaan Kurang Bayar DBH Bisa Pengaruhi APBD |Republika OnlineBPK sudah menyurati Kemenkeu soal kurang bayar DBH sejak 28 April
Baca lebih lajut »
Update Corona DKI 10 Mei: 5.140 Positif, 803 SembuhDari total jumlah kasus positif, sebanyak 2.360 orang masih menjalani perawatan sedangkan 1.533 orang melakukan isolasi di rumah.
Baca lebih lajut »