Blanko e-KTP di Medan Sering Kehabisan, Kemendagri Evaluasi

E-Ktp Berita

Blanko e-KTP di Medan Sering Kehabisan, Kemendagri Evaluasi
Blanko E-KtpKemendagriKota Medan
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 56 sec. here
  • 27 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 113%
  • Publisher: 51%

Warga Medan keluhkan kekurangan blanko e-KTP. Kemendagri akan evaluasi perencanaan anggaran dan dorong masyarakat untuk laporkan kesulitan administrasi.

Ketersediaan blanko e-KTP di Kota Medan sering kehabisan dan itu dikeluhkan oleh warga. Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi sistem perencanaan dan penganggaran agar masalah serupa tidak terus berulang.

"Iya tadi saya cek memang suka habis, kita akan evaluasi, ini emang keluhan yang agak banyak juga, soal blanko ini ya kita bahwa ini pasti kita evaluasi untuk sistem perencanaan dan penganggaran," kata Wamendagri, Bima Arya saat meninjau Kantor Disdukcapil Kota Medan Rabu . Saat ditanya mengenai penyebab utama kekurangan blangko E-KTP, Bima Arya menyebut alokasi anggaran menjadi salah satu faktor yang akan ditinjau. Ia juga menyatakan perlunya mempelajari regulasi yang memungkinkan adanya solusi lain.

Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media sosial sebagai mekanisme pengawasan jika aduan resmi tidak mendapatkan respons. Dengan adanya data dan bukti, pemerintah siap menindaklanjuti laporan yang valid. "Tetapi kalau memang aduan nggak didengar juga silahkan viralkan nggak papa, hari ini media sosial juga mekanisme pengawasan, ya silahkan, ada aduan, ada kanalisasi aspirasi, tapi kalau itu buntu juga, silahkan diviralkan kita akan tindak lanjuti, wajar sekarang ini sosial media, sejauh memang ada datanya bahwa memang dipersulit atau agak lama," tambahnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Blanko E-Ktp Kemendagri Kota Medan Keluhan Masyarakat Evaluasi Anggaran Administrasi Kependudukan Buntu Kesulitan Jalur Aduannya Kekurangan Blanko Pemerintah Bima Arya Tindak Kehabisan Ketersediaan Blanko Kemendagri Evaluasi Viralkan Dorong Penyebab Kantor Blanko Kantor Disdukcapil Kota Medan Rabu Aduan Pengurusan Kekurangan Blangko E-Ktp

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Dapat Hibah 5 Juta Blangko dari Kemendagri, Pemprov Jakarta Jamin Cetak KTP Kini Hanya 15 MenitDapat Hibah 5 Juta Blangko dari Kemendagri, Pemprov Jakarta Jamin Cetak KTP Kini Hanya 15 MenitDengan jumlah 5 juta blangko itu tak akan ada lagi kelangkaan blangko KTP seperti bulan lalu.
Baca lebih lajut »

Wamendagri Bima Tegaskan Komitmen Kemendagri Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024Wamendagri Bima Tegaskan Komitmen Kemendagri Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024Kemendagri Bima Arya menegaskan komitmen Kemendagri dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »

Hasil Quick Count Pilwalkot Medan dalam Pilkada 2024, Rico-Zaki Unggul dan Siapkan Ini untuk MedanHasil Quick Count Pilwalkot Medan dalam Pilkada 2024, Rico-Zaki Unggul dan Siapkan Ini untuk MedanHasil quick count Pilwalkot Medan 2024 menunjukkan Rico-Zaki unggul hampir 50%, didukung strategi kampanye dan koalisi kuat.
Baca lebih lajut »

Hasil Rekapitulasi KPU: Keponakan Surya Paloh Menang di Pilwalkot Medan 2024Hasil Rekapitulasi KPU: Keponakan Surya Paloh Menang di Pilwalkot Medan 2024Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, telah menuntaskan rekapitulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024, di 21 Kecamatan se-Kota Medan.
Baca lebih lajut »

Kemendagri akan minta penjelasan Sahbirin Noor yang muncul pimpin apelKemendagri akan minta penjelasan Sahbirin Noor yang muncul pimpin apelWakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) yang ...
Baca lebih lajut »

Kemendagri sarankan Pemerintah Aceh cabut Qanun 17/2013 tentang KKRKemendagri sarankan Pemerintah Aceh cabut Qanun 17/2013 tentang KKRPlh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suryawan Hidayat menyarankan Pemerintah Aceh untuk ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-12 20:07:09