Di bawah kepemimpinan Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang berkomitmen melakukan pengadaan ASN bersih dan profesional sesuai UU ASN No 5 Tahun 2014.
Kepala BKPSDM Jombang Bambang Suntowo menyampaikan, sejak 2018 sampai 2022, Pemkab Jombang sesuai keputusan penetapan kebutuhan pegawai ASN dari Kementerian PANRB, telah membuka formasi ASN sejumlah 2.976. Dengan rincian, 2022 sejumlah 893 formasi, 2021 sejumlah 803 formasi, 2019 sejumlah 852 formasi dan 2018 sejumlah 428 formasi. Sedangkan, 2020 tidak dilaksanakan rekrutmen karena pandemi Covid-19.
Pemkab Jombang, katanya, selalu membuka lowongan atau rekrutmen ASN ketika ada jadwal pengadaan dari pusat. Hal ini menunjukkan komitmen dari ibu bupati selaku pejabat pembina kepegawaian bahwa birokrasi Pemkab Jombang harus terus berjalan dan semakin berkualitas. “Dari perekrutan ASN ini diharapkan akan membawa warna baru yang positif bagi kesinambungan pembangunan daerah,’’ ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Prediksi Pelanggaran Netralitas ASN Masih Marak saat Pemilu 2024 |Republika OnlineASN tetap memiliki hak untuk memilih, tetapi haknya dibatasi.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala DaerahSE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.
Baca lebih lajut »
Menpan-RB di Hadapan ASN Blora: Sekarang Ini Kita Menghadapi SDM TitipanDampak yang ditimbulkannya dari banyaknya SDM titipan tersebut, membuat ratusan ribu tenaga honorer minta diangkat menjadi pegawai negeri.
Baca lebih lajut »
Kemendagri Jelaskan SE Mendagri Soal Pj Kepala Daerah Boleh Mutasi ASN - Tribunnews.comSuhajar menjelaskan, terbitnya SE Nomor 821/5492/SJ tersebut untuk merespons banyaknya Pj kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota.
Baca lebih lajut »
Tiga ASN Pemkab Bogor Divonis Lebih Berat dari Tuntutan dalam Kasus Ade Yasin | merdeka.comHakim ketua Hera Kartiningsih menyatakan mereka terbukti bersama-sama melakukan tindakan suap kepada auditor BPK Jabar terkait laporan keuangan Pemkab Bogor demi raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca lebih lajut »
Honorer Ingin Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes, Menpan-RB: 'Lha Emang Negara Mbahe Dewe'Menpan-RB Azwar Anas menyebut adanya tenaga titipan yang menyebabkan banyak tenaga honorer di instansi pemerintahan.
Baca lebih lajut »