Bivitri, Direktur Eksekutif INDEF, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang merasa difitnah atas hasil penelitian dari OCCRP. Bivitri menekankan bahwa setiap orang berhak untuk menyanggah hasil penelitian, tetapi perlu disertai bukti yang kuat. Bivitri juga mengingatkan bahwa reporting jurnalistik tidak boleh dimaknai sebagai pelanggaran hukum pidana dan sebaiknya direspon secara bijak.
Jokowi bahkan mengatakan bahwa akhir-akhir ini banyak yang memfitnah dirinya, hingga menuduh hal-hal tanpa bukti.Menanggapi hal ini, Bivitri mengatakan bahwa siapa saja berhak untuk menyanggah maupun menyalahkan hasil riset tersebut. Bahkan jika memang terbukti salah maka harus bisa membuktikannya.
“Namanya juga wartawan, menurut saya ini bagus, jurnalis investigasi itu kan sebenernya kumpulan wartawan yang memang melakukan hal-hal sifatnya mendalam, jadi dengan apa yang sudah mereka lontarkan, bagus sekali untuk ditindaklanjuti,” ujar Bivitri. “Misalnya dikatakan wah itu salah, ya silahkan buktikan kalau misalnya itu semuanya salah gitu,” tambahnya. Bivitri menjelaskan bahwa bukan pihaknya yang membuat riset, melainkan OCCRP yang merupakan jaringan besar dari para jurnalis yang melakukan investigasi. “Bukan kami yang membuat riset ya, jadi memang OCCRP itu jaringan besar dari orang-orang atau jurnalis yang melakukan investigasi, dan ini sangat lazim,” urainya.“Iya kalau Pak Jokowi yang ditanya pasti ya, siapa saja kalau ditanya ada yang bilang kamu jelek lo, pasti dia akan membalasnya tentu saja dengan defensive duluan,” tandasnya. “Tapi saya mau mengingatkan semuanya, termasuk Pak Jokowi, melihat reporting dari jurnalis seperti ini tidak boleh pakai kerangka hukum pidana, belum pernah tuh ada putusan pengadilannya,dan itulah tugas dari jurnalis untuk melaporkan hal-hal seperti ini,” tambahnya. Bivitri mengatakan bahwa hasil riset tersebut justru baik untuk ke depannya dalam memilih sosok pemimpin. “Saya kira ini menjadi bagus buat kita untuk memikirkan Kembali, kalaupun belum ada putusan pengadilannya, kedepannya apa nih yang mesti kita lakukan supaya pemimpin yang seperti ini citranya tidak bisa muncul lagi,” ucapnya
Jokowi Penelitian OCCRP Bivitri Jurnalisme
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pameran Poster Sarat Pesan MoralTak hanya untuk menyampaikan kritik, poster juga bisa untuk menyampaikan pesan moral.
Baca lebih lajut »
Bivitri Susanti: Pilkada Lewat DPRD Hanya Untungkan Kartel Politik, Rakyat Jadi Penonton SajaPakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengungkap alasan kenapa masyarakat harus menolak usul pilkada lewat DPRD yang digulirkan Presiden Prabowo.
Baca lebih lajut »
Mahfud MD dan Bivitri Soal Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor Jika Kembalikan Aset KorupsiMerespon wacana ini, Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menyangsikan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya jika gagasan memaafkan koruptor ....
Baca lebih lajut »
Jokowi soal Gerindra Terbuka untuknya: Semua Partai TerbukaJokowi menanggapi pernyataan Prabowo bahwa Partai Gerindra terbuka jika Jokowi ingin bergabung.
Baca lebih lajut »
Pengamat Politik Soal Pemecatan Jokowi: Harusnya Jokowi Buat Parpol Tandingi PDIP!Pertentangan keluarga Jokowi dan PDI Perjuangan akhirnya mencapai puncaknya. PDI Perjuangan resmi memecat tiga kadernya, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo...
Baca lebih lajut »
Projo Siap Jadi Partai Jokowi, PDIP Pecat Jokowi, Gibran, dan BobbySekretaris Jenderal Projo Handoko menyatakan siap menjadi partai politik yang mendukung langkah Presiden Joko Widodo. Sementara itu, PDIP resmi memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai.
Baca lebih lajut »