Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengungkap alasan kenapa masyarakat harus menolak usul pilkada lewat DPRD yang digulirkan Presiden Prabowo.
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengkritisi wacana yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto agar pilkada dikembalikan melalui DPRD. Menurut Bivitri, pilkada lewat DPRD hanya akan menguntungkan kartel atau koalisi partai politik saja.
'Itu disrupsi buat KIM Plus. Kok bisa akhirnya mereka kalah? Mereka, penguasa penginnya semuanya sama suaranya, jadi enggak ada sama sekali kontrol bagi mereka,' tutur Bivitri. Dia menuturkan, para penguasa mulai terganggu dengan sejumlah upaya yang dilakukan rakyat agar demokrasi tetap berjalan. Oleh karena itu, Bivitri menuding wacana pengembalian pilkada lewat DPRD bertujuan agar penguasa lebih mudah memengang kendali.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jadwal Lengkap Pilkada 2024, Putaran Kedua Hingga PelantikanJadwal pemilu pilkada 2024, putaran kedua pilkada 2024 dan pelantikan pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Fakta-fakta Wacana Pilkada Kembali Dilaksanakan Lewat DPRD Setelah Pilkada 2024Usai gelaran panjang Pilkada 2024, Pilkada diusulkan dilaksanakan lewat perwakilan DPRD kembali. Begini fakta-faktanya.
Baca lebih lajut »
Pilkada 2024: Mengapa Yogyakarta tidak gelar pilkada gubernur – Perlukah perdebatan pilkada langsung di Yogya dibuka kembali?“Mungkin sebagian besar orang Jogja yang dewasa kadang terjebak pada romantisasi cerita masa lalu tentang kesultanan yang orang-orangnya sangat membumi,' kata seorang warga Yogya.
Baca lebih lajut »
Bivitri Bilang Pilkada Jadi Pertaruhan Kekuasaan Jaga Stabilitas PolitikPakar Hukum STIH Jentera, Bivitri Susanti mengingatkan masyarakat bahwa pada 27 November 2024, adalah ajang politik yang penting untuk menentukan calon kepala daerah.
Baca lebih lajut »
Wacana Pilkada Daerah Dipilih Langsung DPRD, Menteri Hukum Buka SuaraMenteri Hukum mengaku wacana Pilkada Daerah dipilih DPRD akan dipertimbangkan.
Baca lebih lajut »
Menteri Hukum Sebut Rencana Pilkada Lewat DPRD Sudah Muncul dari Era JokowiMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD terbuka sudah bergulir bahkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.
Baca lebih lajut »