BI Perketat Aturan Devisa Parkir, Ketua DPD RI: Harus Antisipasi Pola Counter Trade |Republika Online

Indonesia Berita Berita

BI Perketat Aturan Devisa Parkir, Ketua DPD RI: Harus Antisipasi Pola Counter Trade |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 77 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 34%
  • Publisher: 63%

Pelaku counter trade atau ijon sering kali tarik pinjaman untuk eksploitasi tambang

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melihat aturan tersebut belum bisa menjawab pola counter trade yang kerap ditempuh oleh para eksportir di Indonesia. Demikian dikatakan LaNyalla, Kamis .JAKARTA -- Polemik soal banyaknya eksportir yang memarkir dananya di luar negeri, belakangan menjadi perbincangan hangat. Bahkan tidak sedikit yang menyebut bumi Indonesia hanya dikeruk, tapi dolarnya di luar negeri.

Karena itu, mulai tahun 2022, Bank Indonesia dan Pemerintah kembali memberlakukan sanksi untuk eksportir yang tidak menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan berdampak terhadap penguatan cadangan devisa . counter trade“Pertama, masih banyak pengusaha pengolah SDA yang menerapkan skemaatau ijon. Mereka menarik pinjaman luar negeri untuk eksploitasi tambang, kebun dan lain lain, yang pembayarannya lewat hasil produksi.

Kedua, lanjut Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim itu, mereka kadang menggunakan lembaga keuangan sebagai S/A di luar negeri, dengan skema“Artinya jaminannya ya hasil tambang itu sendiri. Jadi wajar kalau semua hasil ekspor masuk ke rekening lembaga keuangan. Pengusaha hanya mencatat saja dalam pembukuan, yang konsekuensinya bayar pajak,” tandasnya.

Yang berbahaya, timpalnya, adalah sikap tersebut ditempuh sebagai pilihan karena mereka tidak tidak percaya kepada stabilitas politik dan kinerja pemerintah. Sehingga kalau terjadi“Ini mentalitas pengusaha yang tidak punya nasionalisme. Karena mungkin mereka tidak merasa Indonesia tanah airnya. Dan memang tidak pernah dididik wawasan kebangsaan dan nasionalisme,” imbuhnya.

LaNyalla juga menyinggung bagaimana Pemerintah Tiongkok sangat ketat menjaga moneter mereka. Selain melakukancross settlement“Di China, kalau terindikasi perusahaan punya rekening di luar negeri tanpa terafiliasi dengan dalam negeri, maka dianggap korupsi. Makanya Indonesia jadi surga investasi dengan skema apapun.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pelaku Pelecehan Seksual di Bus Transjakarta Ditangkap, Puji Keberanian Korban Mengejar PelakuPelaku Pelecehan Seksual di Bus Transjakarta Ditangkap, Puji Keberanian Korban Mengejar PelakuPT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membenarkan telah terjadi dugaan pelecehan seksual yang terjadi di armadanya rute Pulogadung-Harmoni pada Senin 20 Februari 2022 malam.
Baca lebih lajut »

Tarik Devisa Hasil Ekspor, Bunga Deposito Valas Perlu KompetitifBesaran bunga deposito valuta asing di Indonesia perlu kompetitif agar eksportir tertarik menyimpan valasnya di dalam negeri. Ekonomi AdadiKompas
Baca lebih lajut »

OJK Mau Perketat Pengawasan Bank Dkk, Ini StrateginyaOJK Mau Perketat Pengawasan Bank Dkk, Ini StrateginyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperkuat pengawasan di semua sektor industri jasa keuangan, ini yang bakal dilakukan
Baca lebih lajut »

Aturan Baru TikTok, Kreator Wajib Bikin Ini Biar Dapat UangAturan Baru TikTok, Kreator Wajib Bikin Ini Biar Dapat UangTikTok meluncurkan program monetisasi baru untuk kreator. Simak syarat lengkapnya!
Baca lebih lajut »

Bawaslu Minta Masjid Tidak jadi Arena Politik, Mustofa Nahrawardaya: Partai Umat Taat AturanBawaslu Minta Masjid Tidak jadi Arena Politik, Mustofa Nahrawardaya: Partai Umat Taat AturanSanggahan disampaikan Partai Ummat atas pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, yang mewanti-wanti agar peseta pemilu tidak
Baca lebih lajut »

Pemerintah Matangkan Aturan Subsidi Motor Listrik agar Tepat SasaranPemerintah Matangkan Aturan Subsidi Motor Listrik agar Tepat SasaranDemi meningkatkan penetrasi kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) di Indonesia yang masih minim, pemerintah diketahui sedang mempersiapkan serangkaian ca
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 00:24:41