Perppu 1/2020 terkait penanganan Covid-19 sebelumnya digugat ke MK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi pada Selasa , menggelar sidang pendahuluan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Sidang panel dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol pencegahan penyebaran virus corona.
”Kita setuju untuk melakukan sidang di satu ruangan dengan mengubah tempat posisi ruang persidangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku,” kata Anwar. "Sementara pada sisi yang lain telah memberikan hak konstitusional kepada masyarakat pencari keadilan apabila merasa hak konstitusional dirugikan dengan ditetapkannya Perppu," lanjut dia. Baca Juga
Kemudian, MK menerima permohonan dari Damai Hari Lubis yang langsung diregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020. Para pemohon menilai Pasal 27 Perppu 1/2020 berpotensi menjadikan pejabat atau penguasa seperti KKSK kebal hukum.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Perppu Corona Jokowi Digugat, Sidang MK Digelar Tatap MukaHakim MK menyepakati pembahasan gugatan atas UU yang masuk MK digelar secara tatap muka, termasuk pembahasan gugatan mengenai Perppu Corona.
Baca lebih lajut »
Sidang Gugatan Perppu Corona, MK Tak akan Pakai Telekonferensi'Kita setuju untuk melakukan sidang di satu ruangan dengan mengubah tempat posisi ruang persidangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku,' jelas Anwar Usman.
Baca lebih lajut »
PKS: Perppu Corona Berpotensi Salahgunakan Kekuasaan, Abuse of Power dan Abuse of Money - Tribunnews.comTerkait krisis ekonomi, seharusnya Pemerintah cukup menggunakan UU No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Perppu Penundaan PilkadaKomisi II DPR meminta agar pemerintah segera mengirimkan perppu atas UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada terkait penundaan...
Baca lebih lajut »
Khawatirnya Pakar Hukum hingga Anggota DPR terhadap Perppu CoronaPerppu Corona bikin khawatir banyak orang, mulai dari pakar hukum, aktivis antikorupsi, hingga anggota DPR. Menko Mahfud Md menilai sikap kritis itu wajar. PerppuCorona
Baca lebih lajut »
Klaster Ketenagakerjaan Ditunda, Fadli Zon: DPR Harus Kritisi Perppu CoronaPresiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang...
Baca lebih lajut »