Besok, DPRD Jakarta Akan Panggil Manajemen Ancol yang Diutangi Bank DKI Rp1,2 T
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi B DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebutkan, pihaknya akan memanggil PT Pembangunan Jaya Ancol perihal pinjaman yang diterima dari Bank DKI sebesar Rp1,2 triliun.Dalam surat yang diterima Pikiran-Rakyat.com, undangan Komisi B DPRD Jakarta ditujukan kepada dua BUMD DKI Jakarta, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Bank DKI.
Lalu, untuk pihak eksekutif, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pembina BUMD Provinsi DKI Jakarta.Pras, begitu dirinya disapa, mempertanyakan apakah pinjaman itu digunakan untuk penyelenggaraan Formula E. "Infonya untuk pembangunan sarana dan prasarana. Apakah ini untuk membangun sirkuit Formula E, karena itu kan termasuk sarana dan prasarana," katanya, dalam ketarangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Jumat, 24 Desember 2021.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua DPRD: Jangan Sampai UMP Jakarta Tahun 2022 Dinaikkan karena Politik - Pikiran-Rakyat.comDia juga meminta agar penetapan UMP 2022 ini ditetapkan secara rasional. Jangan sampai penetapannya memberatkan para pengusaha.
Baca lebih lajut »
Hindari Joki Vaksinasi Covid-19, DPRD: Pemerintah Harus Perketat SkriningDPRD Kota Samarinda, Kaltim minta pemerintah memperketat skrining untuk hindari joki vaksinasi Covid-19. Selengkapnya: 👇 JokiVaksinasiCovid19
Baca lebih lajut »
Buntut Polemik Kenaikan UMP DKI Jadi 5,1%, DPRD Bakal Panggil DisnakertransBuntut polemik kenaikan UMP DKI jadi 5,1%, Komisi B DPRD DKI akan memanggil Disnakertrans besok.
Baca lebih lajut »
Warga Tolak Pembangunan Gereja, Anggota DPRD Surabaya Bilang BeginiAnggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Josiah Michael menyesalkan aksi penolakan warga terkait pembangunan tempat ibadah
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD Pertanyakan Kenaikan UMP DKI yang Dinilai Tertutup dan Minim Kajian |Republika OnlineDewan mempertanyakan proses kenaikan UMP tersebut yang dinilai minim kajian.
Baca lebih lajut »
DPRD Sukoharjo Akan Panggil Bos Pabrik Plastik, Hak Pekerja Tak DipenuhiSUKOHARJO – Tak mendapat kejelasan tentang hak-haknya, sejumlah buruh PT Sari Persada Mandiri yang tergabung dalam Paguyuban Buruh Sari Menuntut Keadilan (PBSMK) mengadu ke DPRD Sukoharjo, Senin (27/12).
Baca lebih lajut »