Pengembang yang bergabung dalam Apersi saat ini dalam keadaan yang kurang kondusif.
Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia meminta dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah subsidi untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah .
“Efek pandemi juga masih dirasakan, namun ada juga kendala daripemerintah yang seharusnya menjadi partner kami, pihak swasta yang membangunrumah subsidi,” ujarnya dalam siaran pers, Senin .Efek pandemi yang masih berlangsung dan naiknya bahan bangunan utama seperti besi dan semen membuat margin pengembang berkurang.
Kendala klasik yang selalu menghantui adalah kuota yang tak konsisten setiap tahunnya, sehingga pasokan rumah tak maksimal. Apersi berharap adanya bantuan penyediaan lahan negara hingga peremajaan kawasan kumuh di tengah lahan yang kian terbatas dan mahal. Junaidi menambahkan Apersi juga telah membuat roadmap terkait optimalisasi ekosistem perumahan mulai dari urusan pembiayaan hingga land bank.
Pemda juga harus menetapkan zona hunian untuk MBR membuat indeks kelayakan di masing-masing wilayahnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Asosiasi Pengembang Minta Dukungan Insentif Pajak Penyediaan Rumah SubsidiApersi berupaya untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seiring dengan kebutuhan hunian yang terus meningkat.
Baca lebih lajut »
Asosiasi Pengembang Minta Dukungan Insentif Pajak Penyediaan Rumah SubsidiApersi berupaya untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seiring dengan kebutuhan hunian yang terus meningkat.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Naikkan Harga BBMAnggota Komisi XI DPR Kamrussamad menegaskan bahwa APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Heran dengan Tugas Kompolnas, Mahfud MD Intruksikan Pembubaran? - Pikiran-Rakyat.comKomisi III DPR RI mempertanyakan secara umum tugas yang diemban Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Baca lebih lajut »
Ada Pihak yang Anggap Komnas HAM Banyak Bicara dalam Kasus Brigadir J, Komisi III DPR Ajak KumpulKomisi III DPR RI akan bertemu Komnas HAM, LPSK dan Kompolnas, Senin (22/8/2022) pukul 10.00 WIB, bahas peran masing-masing dalam penyelidikan kasus Brigadir J.
Baca lebih lajut »
Hari Ini, DPR Gelar Rapat dengan Komnas HAM hingga Kompolnas Bahas Kasus Brigadir JSelain Komnas HAM, Komisi III DPR RI juga memanggil Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), dan Kompolnas.
Baca lebih lajut »