Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menegaskan bahwa APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM.
“Yang perlu dicatat, dari angka Rp502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi senilai Rp208 triliun dan dari pagu subsidi BBM Rp208 triliun di 2022, belum semuanya terpakai,” kata Kamarussamad dalam keterangan resmi, Senin .Apalagi jika dasarnya adalah karena membengkaknya beban subsidi BBM dari APBN hingga Rp502 triliun.Kamrussamad menjelaskan bahwa realisasi belanja subsidi energi hingga semester I/2022 baru mencapai Rp75,59 triliun.
“Artinya kita bisa lihat jelas di sini, klaim pemerintah yang menyatakan harga BBM subsidi saat ini sudah membebani APBN hingga Rp502 triliun, jelas merupakan informasi yang tidak benar. Sebab, untuk 2022 ini, masih ada sekitar 65% lagi alokasi APBN untuk subsidi energi untuk di semester II,” ujarnya.Kamrussamad meminta pemerintah agar tidak gegabah karena alokasi yang tersedia masih sangat cukup.
DPR sebelumnya telah sepakat untuk menambah anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi senilai Rp502 triliun sesuai usulan pemerintah.Sayangnya, penyaluran BBM bersubsidi tak tepat sasaran sehingga penyalurannya tidak optimal. Badan Anggaran kemudian menyarankan agar Jokowi menaikkan harga BBM.bukan opsi yang tepat. Karena dapat mempengaruhi lonjakan inflasi dan daya beli berpotensi menurun drastis, ekonomi bisa terjadi stagflasi,” ujarnya.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak subsidi terus terdengar. Sejumlah pejabat negara, mulai dari Presiden Joko Widodo , Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana menaikkan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rapat Bersama Anggota DPR, Kompolnas Diusulkan Menjadi Mitra Komisi III DPR RIPolitikus sekaligus pengacara Arsul Sani meminta segenap dewan komisi III DPR untuk mengajak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai mitra kerja dalam melakukan sinergi agar institusi Polri semakin maju di masa mendatang.
Baca lebih lajut »
Gelar Rapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Komisi III DPR: Demi Percepat Pengusutan Kematian Brigadir JKomisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Rapat dengan LPSK, Komnas HAM, dan Kompolnas untuk Kasus Pembunuhan oleh Ferdy SamboPertemuan antara Komisi III DPR dengan LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas menurut rencana akan...
Baca lebih lajut »
Penjelasan Mahfud MD soal Kerajaan Ferdy Sambo di Polri dalam Rapat dengan Komisi III DPRMahfud MD jelaskan soal kerajaan Irjen Ferdy Sambo di institusi kepolisian.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Gelar Rapat Bersama Mahfud MD Bahas Kasus Ferdy SamboKomisi II DPR mengundang Ketua Kompolnas Mahfud MD dan Komnas HAM serta LPSK membahas kasus Ferdy Sambo, Senin (22/8/2022).
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Minta KLHK Awasi Proses Penyelesaian Usaha Bidang KehutananProses penyelesaian kegiatan usaha yang sudah terbangun tanpa perizinan berusaha di bidang kehutanan harus diterapkan dengan cermat, adil, transparan, dan auditable.
Baca lebih lajut »