'Penghasilan direksi BUMN itu 30 kali penghasilan menteri, masa kerjanya lebih lemas dari Menteri ESDM, ini keliru ini,' ujar Jonan. BUMN IgnasiusJonan via detikfinance
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan pada peringatan Hari Listrik Nasional kemarin mengatakan gaji direksi Badan Usaha Milik Negara 30 kali lipat penghasilan menteri.
"Penghasilan direksi BUMN itu 30 kali penghasilan menteri, masa kerjanya lebih lemas dari Menteri ESDM, ini keliru ini," ujar Jonan Tim Riset CNBC Indonesia mencoba mengklarifikasi pernyataan Jonan dengan menelusuri berapa besar gaji dan tunjangan menteri. Perlu dicatat, nilai tersebut belum termasuk operasional hingga kinerja dan protokoler. Bahkan ada dana taktis menteri yang beberapa mantan pejabat menyebut bisa sampai Rp 100-150 juta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jonan Sindir Direksi PLN: Gaji 30 Kali dari Menteri, Kerjanya Lemas'Ini penghasilan direksi PLN itu 30 kali penghasilan Menteri ESDM setahun, 30 kali ya pak, masa kerjanya lebih lemas dari pada Menteri ESDM, keliru ini,' kata Jonan. IgnasiusJonan via detikfinance
Baca lebih lajut »
Menteri BUMN Serahkan Bantuan Broadband Learning CenterRini juga berkunjung dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat sambungan elektrifikasi pada Minggu (6/10),
Baca lebih lajut »
Menteri BUMN Serahkan Bantuan Broadband Learning Center di NTTRini Soemarno mengapresiasi semangat sinergi BUMN yang saling bahu membahu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, baik berupa renovasi dan penyediaan fasilitas sekolah maupun sambungan elektrifikasi. PTTelkomIndonesia
Baca lebih lajut »
Menteri BUMN berikan apresiasi bagi pegawai PLN di WamenaMenteri BUMN Rini Soemarno memberikan apresiasi tersendiri bagi pegawai PLN di Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang memberanikan diri tetap memberikan pelayanan ...
Baca lebih lajut »
DPR Heran Revisi UU 30/2002 Dituding untuk Lemahkan KPKPembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menjadi polemik...
Baca lebih lajut »