Perbaikan tata kelola pertanahan bisa berkontribusi terhadap peningkatan nilai kapasitas industri kelapa sawit.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menerima Laporan Hasil Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri
"Karena ada nilai yang luar biasa kalau kita ubah tata kelolanya hampir sekitar Rp 300 triliun, ini akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai kapasitas industri kelapa sawit yang sekarang dinilai sekitar Rp 729 triliun, kalau ditambahkan menjadi Rp 1.008 triliun," ungkap Yeka. "Saya yakin dengan semangat meniadakan ego sektoral, dan mengedepankan visi dan misi Presiden Prabowo untuk mengejar kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat kita yakini semua permasalahan pasti ada solusinya," ujarnya.
“Sesuai peraturan perundang-undangan masih menjadi domain dari Kementerian Kehutanan, kecuali kita carikan terobosan baru untuk mencarikan solusi penyelesaiannya," terangnya.
Kementerian ATR/BPN Ombudsman Tanah Ombudsman Indonesia Industri Kelapa Sawit Ubah Tata Ruang Wilayah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
6,4 Juta Ha Lahan Tumpang Tindih, Jadi Incaran Mafia TanahMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masalah tumpang tindih lahan.
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR diminta Ombudsman tuntaskan tumpang tindih lahan sawitWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan pihaknya menerima rekomendasi dari ...
Baca lebih lajut »
6,4 Juta Hektare Lahan Rawan Dimainkan Mafia, Ini SebabnyaMenteri ATR/BPN ungkap ada 6,4 juta H Lahan tanah yang berpotensi alami tumpang tindih
Baca lebih lajut »
BG Bentuk Desk Pencegahan Korupsi Dipimpin Jaksa Agung, KPK: kalau Kewenangannya Tumpang Tindih Akan SemrawutDesk pencegahan tindak pidana korupsi dan tata kelola tersebut dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanudin.
Baca lebih lajut »
Kementerian ATR percepat integrasi tata ruang agar tak tumpang tindihKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya untuk mempercepat pengintegrasian penataan ruang agar tidak terjadi tumpang ...
Baca lebih lajut »
Istana: Lapor Mas Wapres Tidak Tumpang Tindih dengan Program Aduan LainIstana memastikan program 'Lapor Mas Wapres' dan Lapor.go.id tidak akan tumpang tindih.
Baca lebih lajut »