Belum Bisa Offline, Paripurna Hak Interpelasi DPRD ke Plt Bupati Kembali Diundur

Indonesia Berita Berita

Belum Bisa Offline, Paripurna Hak Interpelasi DPRD ke Plt Bupati Kembali Diundur
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 SINDOnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 14 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 9%
  • Publisher: 51%

Belum Bisa Offline, Paripurna Hak Interpelasi DPRD ke Plt Bupati Kembali Diundur Sindonews BukanBeritaBiasa .

BANDUNG BARAT - Rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Bandung Barat soal pembahasan hak interpelasi kepada Plt Bupati Hengki Kurniawan kembali batal digelar hari ini, Senin .

Wendi menjelaskan, agenda Paripurna tidak bisa dilakukan secara online tapi harus offline. Berbeda dengan Banmus yang masih memungkinkan digelar online atau virtual. Sebab mekanisme Paripurna hak interpelasi akan diwarnai dengan voting soal berlanjut atau tidak.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

SINDOnews /  🏆 40. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Lebih dari Setengah Warga Surabaya Belum Terima Bantuan Covid-19, DPRD: Masih ProsesLebih dari Setengah Warga Surabaya Belum Terima Bantuan Covid-19, DPRD: Masih ProsesWarga Kota Surabaya yang terimbas Covid-19 belum sepenuhnya menerima bantuan pada tahun 2021 ini. BantuanCovid-19
Baca lebih lajut »

214 Koruptor Dapat Remisi, Begini Tanggapan Plt Jubir KPK - Tribunnews.com214 Koruptor Dapat Remisi, Begini Tanggapan Plt Jubir KPK - Tribunnews.comAli menekankan, korupsi merupakan extraordinary crime yang berimbas buruk pada multi-aspek sekaligus dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara
Baca lebih lajut »

Plt Gubernur Merasa Laboratorium PCR di Sulsel Sudah CukupPlt Gubernur Merasa Laboratorium PCR di Sulsel Sudah CukupPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak berencana menambah laboratorium PCR (Polymerase chain reaction).
Baca lebih lajut »

Dugaan Pemotongan Dana Kesehatan di RSUD Kudus, DPRD: Memalukan!Dugaan Pemotongan Dana Kesehatan di RSUD Kudus, DPRD: Memalukan!Polda Jateng tengah mengusut informasi adanya pemotongan dana kesehatan di RSUD dr Loekmonohadi, Kabupaten Kudus. DPRD Kudus pun menyoroti kasus ini.
Baca lebih lajut »

Anggota DPRD Jakarta Pertanyakan Ada Alat Berat Nganggur di Dekat KPK dan KemangAnggota DPRD Jakarta Pertanyakan Ada Alat Berat Nganggur di Dekat KPK dan KemangKetua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan adanya alat berat yang tidak digunakan di sejumlah tempat.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 12:57:55