Plt Menkumham Tjahjo Kumolo mengaku belum bisa memastikan apakah Presiden Jokowi bakal mengeluarkan Perppu KPK. RevisiUUKPK
- Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengaku belum bisa memastikan apakah Presiden Joko Widodo bakal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . Jika Presiden Jokowi tak menerbitkan perppu, UU KPK hasil revisi yang telah disetujui DPR dan pemerintah akan otomatis berlaku pada Kamis .
Selain itu, UU KPK hasil revisi juga akan otomatis sah dan berlaku meski tidak ditandatangani Presiden Jokowi."Saya belum tahu, Mau ketemu Pak Sekneg dulu," kata Tjahjo, saat tiba di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu . Kedatangan Tjahjo di Istana Negara justru dalam kapasitasnya sebagai menteri dalam negeri . Menteri asal PDIP itu datang untuk menghadap Presiden Jokowi terkait tiga sekretaris daerah provinsi yang habis masa jabatannya.Terkait aturan teknis pelaksanaan UU KPK hasil perubahan, Tjahjo mengatakan tidak ada yang harus dipersiapkan. Sepengetahuannya, revisi UU tentang lembaga antirasuah itu otomatis belaku setelah 30 hari sejak disetujui DPR dan pemerintah.
“Yang saya pahami sebuah undang-undang yang sudah dibahas bersama, diputuskan dalam paripurna DPR, selama 30 hari kalau belum diteken presiden itu otomatis berlaku. Itu saja yang saja tahu," tutur mantan ketua Fraksi PDIP DPR itu. Sementara mengenai aturan turunan tentang pembentukan Dewan Pengawas KPK sebagaimana amanat UU hasil revisi, Tjahjo mengaku belum membahas sejauh itu."Masih panjang itu, belum kami bahas," tandasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua KPK Singgung Perppu KPK di Hadapan Plt MenkumhamHingga kini belum jelas apakah Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Sindir Masalah Perppu di Depan Plt MenkumhamKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyindir nasib Perppu KPK di hadapan Plt Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)...
Baca lebih lajut »
Plt Menkumham sebut belum ada aturan teknis terkait UU KPK baruPelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM (Plt Menkumham) Tjahjo Kumolo mengaku belum menyiapkan aturan teknis terkait penerapan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 ...
Baca lebih lajut »
Ditanya soal Perppu KPK, Tjahjo: Saya Hanya Plt MenkuhamTjahjo Kumolo tidak mau banyak berkomentar soal wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas UU KPK.
Baca lebih lajut »
Plt Menkumham Sebut UU KPK Otomatis BerlakuBerdasarkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU KPK otomatis diundangkan walau tidak ditandatangani setelah 30 hari.
Baca lebih lajut »
Mendagri Minta Pemprov Tunjuk Plt Kepala Daerah Kena OTTMendagri mengeluarkan SK Plt pengganti kepala daerah terjaring OTT.
Baca lebih lajut »