Berbeda dengan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam Muhammadiyah justru enggan tergesa-gesa dengan konsesi tambang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara res
Setelah pengumuman itu, kini NU secara resmi telah memperoleh tambang batu bara dari bekas penciutan WIUPK milik PT Kaltim Prima Coal . Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal , Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat, 7 Juni 2024. Dengan begitu, NU telah membentuk badan usaha dan mengurus WIUPK ke Kementerian Investasi/BKPM.
Menurut organisasi yang menolak, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Mereka juga berpendapat bahwa pengelolaan tambang bukanlah tugas yang mudah, mengingat bahwa organisasi kemasyarakatan berbasis agama memiliki keterbatasan dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan .
Tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas usai ponsel genggam dan tas pribadinya disita penyidik KPK. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengkritik rencana DPR RI akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara menyeluruh. Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan , Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa ponsel genggam dan tasnya disita Penyidik KPK ketika menjalani pemeriksaan sebagai sa
Nu Nahdlatul Ulama Tambang Izin Tambang Izin Usaha Pertambangan Muhammadiyah Organisasi Organisasi Islam Ormas Ormas Islam
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PP Muhammadiyah Ogah Tergesa-gesa Kelola Tambang: Kami Ukur Kemampuan Diri!Abdul Muti, menanggapi kabar bahwa organisasi keagamaan diperkenankan mengelola tambang, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Baca lebih lajut »
Soal Ormas Boleh Kelola Tambang: PBNU Siap, Muhammadiyah Tak Tergesa-gesaBeda respons disampaikan PBNU dan Muhammadiyah menanggapi terbitnya PP yang memperbolehkan ormas mengelola pertambangan.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Klaim Pemerintah Belum Bahas Soal Pengelolaan TambangMu'ti juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri.
Baca lebih lajut »
Muhammadiyah Belum Terima Tawaran Resmi soal Izin Tambang, Tegaskan Tidak Akan Tergesa-gesaSaad menerangkan pemberian Izin Usaha Pertambangan merupakan hal baru bagi Muhammadiyah, sehingga pihaknya pasti akan membahas lebih lanjut mengenai aspek positif, negatif, serta kemampuan Muhammadiyah dalam menerima tawaran tersebut.
Baca lebih lajut »
Beda dengan NU, Muhamamdiyah Masih Perlu Godok Izin Tambang ke OrmasMuhammadiyah juga tidak akan mengambil langkah secara tergesa-gesa guna mengukur kemampuan mereka dalam pengelolaan tambang
Baca lebih lajut »
Jokowi Beri Izin Tambang, NU Gercep Bikin PT tapi Muhammadiyah Emoh Tergesa-gesaDua organisasi keagamaan beda sika PBNU gercep membuat PT untuk mengelola tambang, namun PP Muhammadiyah tak mau terburu-buru.
Baca lebih lajut »