Lapindo sudah memintah permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk membayar utang dengan mekanisme Perjumpaan Utang.
Liputan6.com, Jakarta - Kasus terkait luapan lumpur di Sidoarjo masih berlanjut hingga sekarang. Terkini, Lapindo Brantas, Inc, dikabarkan harus membayar utang ke pemerintah sebesar Rp 773,3 miliar.
Piutang itu berupa Dana Talangan Kepada Pemerintah atas Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo selama periode 29 Mei 2006 hingga 31 Juli 2007. Dengan piutang itulah Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya ingin melunaskan utang pemerintah. Piutang Rp 1,9 triliun itu disebut telah diketahui pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , dan sudah diverifikasi oleh SKK Migas sebagai biaya yang dapat diganti . Hal itu tertuang pada surat SKK Migas No. SRT-0761/SKKMA0000/2018/S4 tanggal 10 September 2018.
Jebolnya tanggul penahan lumpur tidak hanya terjadi kali ini saja. Terakhir, diperkirakan terjadi empat tahun silam. Di samping itu, warga juga mengeluhkan terkait pembuangan air yang dibuang di lahan kosong dekat permukiman warga. Hanya saja, lahan kosong tersebut masih diketahui milik PPLS. 3 dari 4 halamanTrauma Terjebak Lumpur Lapindo, Warga Tanggulangin Mengungsi Malam-malamSepuluh kepala keluarga di Dusun Pologunting Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mengungsi malam-malam. Hal itu menyusul amblesnya tanggul penahan lumpur Lapindo yang ada di titik 27 Kedungbendo, Tanggulangin, Sidoarjo.
Warga masih trauma dan dihantui peristiwa semburan lumpur Lapindo pada tahun 2006. Saat itu desa di Kecamatan Porong dan Tanggulangin tenggelam.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Warga Pedalaman Australia Terjerat Utang Tagihan Telepon Karena TergodaSeorang warga Australia yang tergoda iming-iming HP gratis, akhirnya dikejar-kejar debt collector karena tak sanggup membayar tagihan telepon ribuan dolar (puluhan juta rupiah)
Baca lebih lajut »
Lapindo Brantas-Minarak Lapindo Jaya Tengah Selesaikan Kewajibannya ke PemerintahLapindo Brantas, Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya menegaskan tengah menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme Perjumpaan...
Baca lebih lajut »
Warga Pedalaman Australia Terjerat Utang Tagihan Telepon Karena TergodaSeorang warga Australia yang tergoda iming-iming HP gratis, akhirnya dikejar-kejar debt collector karena tak sanggup membayar tagihan telepon ribuan dolar (puluhan juta rupiah)
Baca lebih lajut »
20 Siswa di Depok Mengadu ke Kanwil Jabar karena Terlempar ke Sekolah yang Lebih Jauhstem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 masih menyisakan masalah. Sebanyak 20 orang siswa asal Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, justru tidak diterima di SMA Negeri 1 Depok dan terlempar ke sekolah di kecamatan lain yang lebih jauh. Padahal, SMA 1 Depok adalah sekolah negeri satu-satunya yang terdekat dari wilayah Kecamatan Beji, Depok.
Baca lebih lajut »
Lewat Pelabuhan Patimban Pemerintah Berharap Bisa Mengefisienkan Biaya EksporSecara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar. PelabuhanPatimban
Baca lebih lajut »
Pemerintah tak Restui Pelindo Kelola Pelabuhan PatimbanSejumlah perusahaan tertarik mengikuti tender pengelolaan Pelabuhan Patimban.
Baca lebih lajut »