Peran influencer itu dinilai sama sekali tidak diperlukan dan pemborosan anggaran
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Defny Holidin menilai perintah telah melakukan pemborosan anggaran melalui penyewaan jasa influencer. Menurutnya, penyebaran informasi melalui influencer kerap bergeser dari informasi yang seharusnya.
Dia mengatakan, secara prinsip cara kerja influencer dari sisi alokasi anggaran memperlihatkan bahwa pemerintah belum konsisten dalam menjalankan kebijakan mereka. Dia mengatakan, pemerintah belum memiliki satu arah prioritas yang jelas dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. "Jadi prinsipnya, kalau kita lihat dari cara kerja influencer dari sisi alokasi anggaran dan dari sisi pemerintah belum konsisten, maka sebetulnya peran influencer itu sama sekali tidak diperlukan," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Bayar Influencer hingga Rp 90 Miliar untuk Sosialisasikan Program, ICW Tanya Peran Humas - Tribunnews.comAtas temuan ini, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. 'Jadi tidak berguna fungsi kehumasan.'
Baca lebih lajut »
Menkominfo Bantah Temuan ICW soal Pemerintah Bayar InfluencerMenkominfo Johnny G Plate menampik data ICW bahwa Kominfo menggelontorkan Rp10,83 miliar pada 2017-2020 untuk membayar influencer.
Baca lebih lajut »
Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: 'ke mana peran kehumasan?' - BBC News IndonesiaIndonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, 'buang duit yang efektif?' - BBC News IndonesiaIndonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang 2014 sampai 2019. Pihak istana menyatakan influencer sebagai pelengkap jubir dan humas pemerintah. 'Tidak apa buang-buang duit, tapi dievaluasi tidak efektivitasnya?' kata seorang pengamat kebijakan publik.
Baca lebih lajut »
Kisah Mahasiswa Bongkar Celengan Koin Keluarga Hasil Tambal Ban dan Jual Gorengan untuk Bayar KuliahSaeful tetap harus uang kuliah Rp 3.480.000. Terpaksa, keluarganya membongkar celengan koin hasil usaha tambal ban dan jual gorengan.
Baca lebih lajut »
Persekongkolan Tender, MA Vonis 4 Perusahaan Bayar Denda Rp5 MiliarMahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan empat perusahaan atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung nomor:...
Baca lebih lajut »