Jauh lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk memberi subsidi BPJS yang dirasakan berat oleh masyarakat bawah,...
Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit akibat pandemi Covid-19. Karena itu, Anis menilai tak tepat anggaran negara digunakan membayar 'buzzer'. Sudah sepantasnya pemerintah menggunakan anggaran belanja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Peran buzzer seharusnya bisa dimaksimalkan kehumasan pemerintah.
Anis berpendapat pengalokasian anggaran untuk influencer menunjukkan pemerintah belum memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat. Jauh lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk memberi subsidi BPJS yang dirasakan berat oleh masyarakat bawah, atau subsidi gas 3 kg, atau untuk penanganan kesehatan masyarakat yang masih dirasakan mahal oleh masyarakat.
"Pemerintah harus punya skala prioritas dalam menggunakan anggaran belanjanya. Masih banyak kebutuhan rakyat yang belum dipenuhi oleh pemerintah," ucapnya. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk influencer, anggota komisi XI DPR RI ini juga menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kelompok tertentu yang secara langsung terlibat dalam penanganan Covid-19 dan kelompok yang terdampak langsung."Para petugas pemakaman, para guru ngaji, penjual jasa seperti tukang pijit, lebih layak untuk mendapatkan insentif," pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Bayar Influencer hingga Rp 90 Miliar untuk Sosialisasikan Program, ICW Tanya Peran Humas - Tribunnews.comAtas temuan ini, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. 'Jadi tidak berguna fungsi kehumasan.'
Baca lebih lajut »
Menkominfo Bantah Temuan ICW soal Pemerintah Bayar InfluencerMenkominfo Johnny G Plate menampik data ICW bahwa Kominfo menggelontorkan Rp10,83 miliar pada 2017-2020 untuk membayar influencer.
Baca lebih lajut »
Bayar |em|Influencer|/em|, Pemerintah Dinilai Boros Anggaran |Republika OnlinePeran influencer itu dinilai sama sekali tidak diperlukan dan pemborosan anggaran
Baca lebih lajut »
Pemerintah Indonesia bayar influencer Rp90 miliar untuk sosialiasi kebijakan, 'buang duit yang efektif?' - BBC News IndonesiaIndonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang 2014 sampai 2019. Pihak istana menyatakan influencer sebagai pelengkap jubir dan humas pemerintah. 'Tidak apa buang-buang duit, tapi dievaluasi tidak efektivitasnya?' kata seorang pengamat kebijakan publik.
Baca lebih lajut »
Sosialisasikan kebijakan, pemerintah bayar influencer Rp90 miliar, ICW: 'ke mana peran kehumasan?' - BBC News IndonesiaIndonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.
Baca lebih lajut »
Ketua YLBHI: Cara Kerja Buzzer Merusak DemokrasiAda sisi gelap dunia digital dengan maraknya penggunaan jasa influencer atau buzzer. Asfinawati menyatakan influencer dapat...
Baca lebih lajut »