Netralitas penyelenggara untuk meningkatkan kepercayaan dan merawat harapan publik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu memaparkan lima isu strategis berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Menurut Bawaslu, lima isu strategis ini harus menjadi perhatian bersama demi memastikan Pemilihan Umum 2024 berjalan lebih terbuka, jujur, dan adil.
Baca Juga Lolly menyebutkan isu strategis pertama adalah persoalan netralitas penyelenggara pemilu yang harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik terhadap pemilihan umum lebih kredibel dan akuntabel. Isu strategis kedua, lanjutnya, ialah pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonomi baru provinsi. Yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Berikutnya, isu strategis keempat adalah persoalan intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat. Sehingga memerlukan berbagai langkah mitigasi secara khusus dari penyelenggara pemilu untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan dari dinamika politik di dunia digital.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Tegaskan Rumah Ibadah Bukan Tempat Politik PraktisKetua Bawaslu mengingatkan para bakal capres untuk tak melakukan politik praktis di tempat ibadah, seperti yang dilakukan Anies.
Baca lebih lajut »
Bawaslu: Pelaporan Terhadap Anies Tak Penuhi Syarat MateriilBawaslu: Pelaporan Terhadap Anies Tak Penuhi Syarat Materiil. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja Bawaslu, menegaskan Bawaslu menolak menindaklanjuti laporan tersebut karena bukti atau syarat materiil pelapor kurang.
Baca lebih lajut »
Asuransi Mega Gandeng Asosiasi Penyelenggara Umroh dan HajiAsuransi Mega menggandeng Asosiasi Syarikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (Sapuhi). Kolaborasi ini dalam rangka memperluas pasar ritel.
Baca lebih lajut »
OTT di Surabaya, KPK Tangkap Penyelenggara Negara yang Diduga Transaksi SuapKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya pada Rabu (14/12/2022).
Baca lebih lajut »
Moeldoko Tegaskan Impor Beras untuk Perkuat Cadangan: Tidak akan Ganggu Produksi PetaniKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kebijakan impor beras untuk memperkuat cadangan beras nasional.
Baca lebih lajut »
Moeldoko Tegaskan KUHP Baru Bukan untuk Kepentingan Pemerintah Saat IniMenurut dia, KUHP saat ini menjadi target mispersepsi bahkan hoaks baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan belum adanya pemahaman yang jelas di masyarakat.
Baca lebih lajut »