Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
“ Bawaslu semestinya melakukan pengawasan secara ketat karena dampak Pemilu 2024 terhadap keberlangsungan Pilkada 2024 dengan menggunakan instrumen untuk kepentingan politik dan kemenangan calon berpotensi dilakukan dengan menggunakan abuse of power in elections,” ungkap Neni kepada Media Indonesia, Selasa .
Sebelumnya, Bawaslu RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan. Diketahui, bagi semua peserta pilkada nanti, calon yang diwaspadai adalah para pejabat kepala daerah. Dari sisi regulasi memang jelas bahwa mereka tidak boleh berpihak dan diharuskan mundur dari jabatannya apabila berkeinginan mencalonkan diri.
“Sebagai upaya pencegahan penggunaan birokrasi dan fasilitas pemerintah, UU Pemilihan juga sudah mengatur larangan kepada Kepala Daerah melakukan penggantian pejabat/mutasi,” tambahnya.
Pilkada Pilkada Serentak Pileg Pileg 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dalil Kubu AMIN Soal Bawaslu Tidak Tindaklanjuti Laporan Pencalonan Gibran, Hakim MK: Bawaslu Perlu EvaluasiBerita Dalil Kubu AMIN Soal Bawaslu Tidak Tindaklanjuti Laporan Pencalonan Gibran, Hakim MK: Bawaslu Perlu Evaluasi terbaru hari ini 2024-04-22 12:43:36 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Waspada Penjabat Kepala Daerah Curang, Bawaslu Bakal Kami Tindak TegasBADAN Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan
Baca lebih lajut »
Bawaslu Lembata Awasi Tes CAT Calon PPKKETUA Bawaslu Lembata Thomas Febry Bayo Ala bersama staf mengawasi langsung proses pelaksanaan Tes CAT bagi calon Panitia Pemilihan Kecamatan PPK
Baca lebih lajut »
Bawaslu Akan Awasi Pembagian Bansos di Pilkada Serentak 2024Bawaslu RI menyatakan bantuan sosial (bansos) akan menjadi salah satu poin pengawasan dalam Pilkada serentak 2024.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Bakal Awasi Penyaluran Bansos saat Pilkada 2024Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut pembagian bansos dari pemerintah saat Pilkada serentak 2024, tak boleh menguntungkan salah satu paslon.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Siap Jalankan Putusan MK terkait PHPU, Termasuk Jika Diminta Awasi Pemungutan Suara UlangKetua Bawaslu RI siap melakukan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) apabila MK memutuskan demikian.
Baca lebih lajut »