Pelanggaran yang sering dilaporkan ABK kapal ikan ke DFW Indonesia adalah gaji tidak dibayar, soal jaminan sosial, dan penelantaran ABK.
Pasalnya, inspeksi awak kapal bisa mengatasi atau mengurangi pelanggaran ketenagakerjaan yang sekarang marak terjadi.Laporan National Fishers Center menyebutkan, terdapat 31 pengaduan awak kapal perikanan yang diterima oleh DFW Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Pelanggaran yang sering dilaporkan adalah gaji tidak dibayar, soal jaminan sosial, dan penelantaran ABK.
"Terdapat kurang lebih 100 orang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal domestik menjadi korban pelanggaran tersebut. Salah satu solusi yang menjadi pilihan pencegahan adalah dengan melakukan inspeksi bersama kondisi awak kapal perikanan," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan dalam siaran pers, Senin .Dia menuturkan, inspeksi bukan untuk mencari kesalahan perusahaan. Tapi untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan di atas kapal perikanan.
Namun di balik urgensinya, dia tak memungkiri ada tantangan dalam pelaksanaan inspeksi awak kapal perikanan di Indonesia, salah satunya jadwal keberangkatan kapal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ABK Tenggelam di Perairan Indramayu Ditemukan Meninggal DuniaKantor SAR Bandung sudah menemukan korban ABK KM Luragung yang tenggelam di perairan Indramayu. Begini kondisinya. pembangunankantorBawaslu
Baca lebih lajut »
YLKI Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Minyak Goreng, Jangan Terlalu Cepat Beri Janji BeresKetua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah lakukan evaluasi kebijakan soal minyak goreng.
Baca lebih lajut »
Sengit! Kapal Perang Rusia Kejar Kapal Selam Amerika SerikatKapal selam AS dilaporkan menolak saat diminta ke permukaan.
Baca lebih lajut »
Soal Aturan Baru JHT, Pemerintah Diminta Buka Ruang Dialog |Republika OnlinePemerintah diminta buka ruang dialog dengan pihak terkait soal aturan baru JHT
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Terbuka Soal Kontrak Rafale dan Tutup Celah KorupsiPemerintah diminta terbuka terkait kontrak pengadaan jet tempur Dassault Rafale untuk menutup celah korupsi.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Anggaran Pembelian Jet TempurPemerintah diminta mempertimbangkan anggaran pembelian jet tempur dari Amerika dan Prancis di tengah pandemi COVID-19.
Baca lebih lajut »