Masih banyak ditemukan ujaran kebencian yang digunakan oleh ASN dan masyarakat, khususnya ketika menyampaikan pendapat di media sosial.
HASIL riset sejumlah lembaga yang menyebut adanya aparatur sipil negara tidak setuju dengan Pancasila menjadi bukti bahwa upaya pengarusutamaan idelogi tersebut harus dilakukan secara masif.
Demikian dikatakan Plt Kepala BPIP Hariyono saat berkunjung ke Kantor Media Group, Jakarta, Rabu . Hariyono yang datang bersama Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP disambut oleh pimpinan Media Group. "Hal ini menurut saya sangat darurat. Oleh karena itu, perlu pengarusutamaan Pancasila secara masif dilakukan semua pihak," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wabup Indramayu Imbau ASN Tak Terbawa Suasana OTT KPKBupati Indramayu Supendi bersama empat orang lainnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Selasa (15/10/2019).
Baca lebih lajut »
Ustaz Abdul Somad Mundur dari ASN dan Dosen UIN Suska RiauUstaz Abdul Somad (UAS) mengundurkan diri sebagai ASN dan Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska)...
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Ustaz Abdul Somad Mundur dari ASN dan Dosen UIN SuskaUstaz Abdul Somad (UAS) memutuskan berhenti menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) di UIN (Universitas Islam Negeri) Sultan...
Baca lebih lajut »
Pemkot Palu akan Bekali ASN Penangkal RadikalismePenangkal radikalisme penting dikuasai ASN.
Baca lebih lajut »
KemenPAN RB: ASN Harus Setia ke Pemerintah, Termasuk di MedsosHukuman disiplin bagi ASN yang tidak taat diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Baca lebih lajut »
ASN Nyinyir di Medsos juga Bisa DijeratMenurut ketentuan, aparatur sipil negara diharuskan bersikap setia kepada pemerintah. Hal itu diatur dalam PP 53 tentang Disiplin PNS.
Baca lebih lajut »