Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis menyebut, pembentukan Pansus hak angket haji untuk menelusuri carut-marutnya pelaksanaan haji pada 2024.
Jemaah haji melaksanakan tawaf atau mengelilingi Kabah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, 17 Juni 2024.
"Pernyataan tersebut sama sekali tak beralasan. Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang menurut saya carut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," kata John Kennedy dalam keterangannya, Rabu .Politikus Partai Golkar itu menilai Kementerian Agama terlalu melebarkan permasalahan ini ke mana-mana. Padahal, pelaksanaan haji tidak ada kaitannya dengan NU.
“Kami lihat bagaimana pelaksanaan ibadah haji ke depan, dapat bertambah baik nyaman dan jamaah haji itu menjalankan ibadah haji sesuai rentetan haji itu sendiri. Bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman dan khusyuk sesuai dengan Sunah Rasul. Jadi tak ada kaitannya ke mana-mana gitu," kata Jhon Kennedy.
Yahya Cholil Staquf Gus Yahya Pansus Hak Angket Dpr Komisi Viii John Kennedy Azis
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi VIII DPR ajak masyarakat kawal aturan turunan UU KIAAnggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti mengajak masyarakat untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan ...
Baca lebih lajut »
KPK Usut Dugaan Korupsi Libatkan Anggota Komisi XI DPR RI dan Anggota BPK, Kasus Apa?KPK saat ini tengah melakukan pengusutan terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan salah satu Anggota Komisi XI DPR RI dan salah satu anggota V BPK.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR klarifikasi puluhan anggota DPR terlibat judi 'online'Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklarifikasi kabar yang menyebut bahwa puluhan anggota DPR RI terlibat dalam judi daring atau online tidaklah ...
Baca lebih lajut »
Operasional Haji 2024 Selesai, Komisi VIII DPR RI Puji Layanan KemenagKemenag telah menyelesaikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/ 2024 M. Komisi VIII DPR RI menilai haji 2024 sukses.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII: Pansus Haji Masalah DPR dan Pemerintah, Tak Ada Urusan dengan PBNUMaman menilai Pansus Angket Haji adalah cara konstitusional yang dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif. Apalagi dalam Pansus Angket Haji 2024 ini telah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII Jawab Ketum PBNU soal Pansus Angket Haji: Ini Urusan DPR dan Kemenag, Bukan PribadiMenurut Maman, pengguliran Angket Haji murni dalam rangka perbaikan manajemen haji.
Baca lebih lajut »